Sistem Peradilan Pidana Anak : peradilan untuk keadilan restoratif

Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun …

Politik hukum pembentukan undang-undang: Analisis terhadap beberapa undang-un…

Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam U…

Penanggulangan terorisme dalam perspektif hukum, sosial dan ekonomi

Penulisan buku lintas bidang berjudul “Penanggulangan Terorisme dalam Perpektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi” ini mengkaji penanggulangan terorisme dari berbagai perspektif hukum, diantaranya ter…

Penegakan hukum di Indonesia

Dari berbagai kasus yang dikaji dalam buku ini, memperlihatkan respons yang beragam dalam masyarakat mulai dari perasaan kecewa sampai dengan hilangnya kepercaaan kepada para penyelenggara hukum. M…

Penyadapan dalam hukum di Indonesia: Perspektif IUS Constitutum dan IUS Const…

Buku ini menguraikan secara komprehensif masalah penyadapan, mulai dari dari kontroversinya di masyarakat dan bagaimana pengaturannya dalam RUU KUHAP dan UU KPK. Pembahasan masalah penyadapan dilih…

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Buku ini mengkaji tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Ditulis oleh tiga peneliti bidang hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Meski tema utamanya …

Korupsi dan KPK

Korupsi merupakan salah satu isu krusial yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia saat ini. Bagian pertama buku ini memuat 4 tulisan dari perspektif hukum mengenai KPK. Dalam perspektif hukum,…

Permasalahan hukum dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Sumber daya laut tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyar…

Tinjauan Yuridis terhadap UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan …

Kajian ini berisi tentang Tinjauan Yuridis terhadap UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan hal tentang kejahatan di bidang politik.

Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi …

Meskipun telah dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia beberapa kasus pelanggaran HAM tidak dapat diproses melalui Pengadilan HAM. Kompetensi Pengadilan HAM menjadi masalah karena Pengadilan HAM hany…

Relevansi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam den…

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi dengan status otonomi khusus. Dengan status itu NAD dapat menerapkan Hukum Islam (Syari'at Islam), sehingga Syariat Islam tidak saja berlaku dan menjadi …

Relevansi Pelaksanaan Syariát Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam den…

NAD merupakan provinsi dengan status otonomi khusus. Dengan status itu NAD dapat menerapkan Hukum Islam (Syariát Islam), sehingga Syariát Islam tidak saja berlaku dan menjadi norma dalam kehidup…

Perluasan Pelaku Perzinaan Dalam Revisi KUHP

Menyoroti langkah pembaruan hukum pidana, terkait rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai keinginan untuk memperluas pelaku perzinaan.

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p