Reformasi birokrasi era pemerintahan Joko Widodo

Reformasi birokrasi merupakan sebuah pilar bagi terwujudnya demokrasi sebuah bangsa. Reformasi birokrasi yang digagas pada tahun 2014 melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menga…

Reformasi Birokrasi Indonesia dan revolusi industri 4.0

Revolusi industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokraso Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari revolusi in…

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang layak, berkualitas,…

Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah: kasus Kab…

Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi…

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua

Tulisan dalam buku ini memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya penguc…

Pantauan Proses Pembahasan UU Pemilu Legislatif

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-19565-1-2

Deskripsi Fisik

Vi, 591 hal. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324 KHA p

Kajian Terhadap Peraturan Tata Tertib DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-9052-49-0

Deskripsi Fisik

v, 157 hlm. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 KAJ

Menciptakan relasi seimbang antara Dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan pemerint…

Dalam tulisan ini diungkapkan bahwa relasi antara DPRD dan Pemda khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan sulawesi Utara diwarnai dengan rivalitas antara keduanya. Hasil penelitian memperlihatkan…

Pegawai Negeri Sipil sebagai wakil kepala daerah

Gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wakil kepala daerah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menarik untuk dikaji. Kajian dilakukan…

Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia

Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pe…

Analisis terhadap Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara La…

Tulisan ini menyoroti salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yaitu mengenai pendaftaran pemilih. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap proses pen…

Pemisahan Birokrasi : Gagasan Mewujudkan Birokrasi yang Bertanggung Jawab

Penciptaan good governance di Indonesia harus diikuti dengan reformasi birokrasi. Masalah utama dalam birokrasi negara yang dihadapi saat ini adalah kurangnya akuntabilitas pejabatnya. Untuk alasan…

Reformasi Birokrasi di DPR: Upaya menciptakan Anggaran yang Berpihak Pada Rak…

Reformasi birokrasi di lingkungan DPR dalam rangka mendukung anggaran yang berpihak pada rakyat miskin. Selama ini DPR dinilai belum dapat memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat …

Penguatan manajemen fraksi: meningkatkan kinerja fraksi dan penyusunan indika…

Fraksi mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi dewan di DPR. Dukungan peran dan kinerja fraksi yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu memaksimalka…

Kajian terhadap peraturan tata tertib DPR RI

Tatib DPR merupakan peraturan yang ditetapkan oleh DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga DPR. Semakin detil isi dari Tatib DPR aka…