Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum p…

Politik hukum pengelolaan migas pasca putusan mahkamah konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021247280

Deskripsi Fisik

xii,204 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Buku kompilasi: pangarusutamaan gender dalam parlemen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

139 hlm. ; ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.3 SAL b

Politik hukum pembentukan undang-undang: Analisis terhadap beberapa undang-un…

Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam U…

Eksistensi hak ulayat dalam sistem hukum nasional

Bagian pertama buku ini mengupas perdebatan akademis dan konseptual yang mewarnai pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian kedua menganalisis permasalahan aspek yuridis put…

Prioritas Pembangunan Indonesia 2015-2019: Keberlanjutan Pertumbuhan dan Perc…

Buku ini mengusung tiga sub-tema, yaitu: (a) sektor pendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; (b) pemerataan pembangunan: pengembangan sektor informal dan revitalisasi pasar tradisional; da…

Jurnal ilmiah hukum: Negara Hukum

edisi ini berisi artikel-artikel di bidang hukum dari para peneliti DPR, antara lain "Land reform melalui penetapan luas tanah pertanian (kajian yuridis terhadap UU No. 56/PRP/Tahun 1960 tentang Pe…

Aspek hukum pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-unda…

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada mulanya adalah inisiatif perusahaan yang memiliki tujuan sosial sebagaimana tercermin dalam visi dan misi mereka. Setelah diberlakukannya Undang-undang P…

Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Penilai pertanahan memiliki peran penting dalam menentukan ganti kerugian terhadap hak atas tanah, khususnya tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penilaian Penilai Pertanah…

Eksistensi lembaga penilai tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Penilai Pertanahan memiliki peran dalam menentukan ganti kerugian terhadap hak atas tanah, khususnya tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penilaian Penilai Pertanahan digun…

Perlindungan Hak Masyarakat Adat melalui Konservasi Restorasi Ekosistem

Tulisan ini mencoba menjawab persoalan mengenai pemberlakuan kebijakan restorasi ekosistem pada hutan alam dan pengaruh kebijakan tersebut bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat di sekitar hutan…

Hak mengusai negara atas tanah (Suatu tinjauan terhadap konsep hak menguasai …

Hak dominasi negara di tanah diatur dalam UUD 1945 demi kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, hak penguasaan negara atas tanah telah melanggar prinsip dasar dan tujuan yang memiliki hubungan den…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku II

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Jurnal ilmiah hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2012: Negara Hukum

Edisi

Vol. 3 No. 1 Juni 2012

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

152 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 JUR