Parlimentary costs (1864)

Edisi

kedua

ISBN/ISSN

1437081002

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 WEB p

Reviu rencana kerja anggaran: pemerintahan daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-446-919-1

Deskripsi Fisik

ix, 238 hal. ; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 DAD r

Kajian belanja modal pada kabupaten/kota provinsi Jawa Barat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,103 hlm. :ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332 KAJ

Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK

DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA); 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD); dan 3. Fungsi controlling (pengawasan pemerint…

Vaststelling en Verantwoording van de Indische Begrooting 1814-1932

Jika diterjemahkan secara bebas kedalam bahasa Indonesia, buku ini berjudul "Pembentukan dan Akuntabilitas Anggaran Hindia 1814-1932". Sesuai dengan judulnya, pembaca akan menemukan hal-hal yang be…

Het Bezuinigingsontwerp

"Buku ini membahas tentang rancangan pemotongan anggaran pemerintah. Dalam memorandum penjelasan milik RUU untuk mengurangi pengeluaran publik disebutkan bahwa dalam bab “Pertahanan” APBN sejum…

Perbendaharaan Negara Indonesia

Buku perbendaharaan negara Indonesia diterbitkan sebagai buku pedoman tentang perbendaharaan dalam bahasa Indonesia. Pedoman ini ditujukan bagi para pelajar, para pengajar, dan para pegawai di ling…

De Begrooting van de Republik Indonesia

Buku berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanda dibahas, mulai dari pengertian, posisi dalam konstitusi de…

Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusa…

Pro Poor Budget (Anggaran Pro Rakyat Miskin): Tinjauan Singkat Atas Beberapa …

Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan tetap menjadi agenda utama pemerintah. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan antara lain, melalui berbag…

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilak…

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilak…

Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI

Buku pedoman ini memuat Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI; Hubungan Tata Kerja dalam Pengelolaan Anggaran DPR RI; Siklus dan Mekanisme Anggaran DPR RI. Buku ini berisikan penjelasan secara t…

Arah kebijakan umum pengelolaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI Tahun 2013 ini disusun dengan menggunakan sistematika 6(enam) nomenklatur program DPR RI yaitu: Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Program…

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI da…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bada…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk K…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan …

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, d…