"Buku ini merupakan catatan kuliah Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Negara adalah organisasi sosial (= pekerjaan), yang bertujuan untuk mengatur dan merawat masyarakat tertentu (misalnya Hindia Be…
Buku ini merupakan laporan Komite Reformasi Sekolah Hukum Pribumi. Komite ini ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur tanggal 4 Januari 1919 No. 18. Pada laporan ini terdapat 4 bab pembahasan da…
Buku karya Mr. R. Kranenburg dengan judul ‘Supplement bij Het Nederlandsch Staatsrecht’ membahas tentang adanya penambahan pada hukum tata negara Belanda. Beberapa perubahan penting dalam hukum…
Terbentuknya Hukum Tata Negara Hindia Belanda telah membuka peluang untuk memperluas ‘Beberapa Garis Besar Hukum Negara Hindia Belanda’, di mana saya harus menulis buku dengan judul yang diterb…
"Buku ini berisi tentang Hukum Tata Negara Belanda. Penulis memiliki tujuan agar buku ini dapat menjadi buku pegangan di dalam dunia pendidikan hukum, baik untuk guru maupun pelajar. Oleh karena it…
Buku ini merupakan jilid kedua dari HukumTata Negara Belanda dan juga merupakan edisi ke-3 hasil amendemen. Pada jilid ini terdapat banyak perubahan dan penambahan dibandingkan dengan jilid sebelum…
Dalam buku ini penulis menjelaskan tentang rekonstruksi Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Ilmu hukum yang sebenarnya pernah dideskripsikan oleh Scholten sebagai kajian yang mengkaji hukum yang berl…
Buku ini membahas tentang hukum tata negara Kerajaan Belanda. Beberapa bab pembahasan yang dibahas dalam buku ini yaitu otoritas konstitusional, otoritas legislatif, otoritas eksekutif, dan pegawai…
"Buku ini menyampaikan refleksi hukum tata negara dan internasional. Setiap ilmu memiliki prinsipnya sendiri. Apa pun lingkaran subjek yang dibahasnya, yang menjadi ujung tombak penyelidikan adalah…
Van Assenderp membahas hukum tata negara Belanda dan Hindia Belanda dalam buku ini. Buku ini digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Hukum tata negara Hindia Belanda selalu disajikan dengan cara y…
Buku ini memuat seluruh Peraturan Tata-tertib lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen), sejak yang pertama yaitu dengan dibentuknya Komite Nasional Pusat dengan Badan Pekerjanya, sampai Dewan Per…
Jatuhnya memorandum DPR RI kepada Presiden K.H. Abdurahman Wahid beberapa waktu lalu dan telah ditindaklanjuti dan di pungkasi dengan pelaksanaan di MPR. Peristiwa itu disadari atau tidak telah men…
Berbicara tentang hukum parpol dan pemilu tentu berbeda dengan berbicara tentang pemilu. Bicara pemilu itu berbicara berbagai dimensi keilmuan, namun hukum parpol dan pemilu berbicara tentang pemil…
Buku ini merupakan ekspose komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan antara …
Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode …
Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan MK tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penuli…
Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidendial murni di Indonesia pascaamandemen UUD 1945 yang tak berjalan efektif da…