Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata

Tugas hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim unt…

Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan

Buku ini berisi mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang hingga saat ini menjadi bahan kajian dan riset yang menarik perhatian bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat secara umum…

Hakim: antara pengaturan dan implementainya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786024335786

Deskripsi Fisik

xviii, 212 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.07 HAK

Kekuasaan kehakiman di Indonesia

Proses amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi sebagai dampak dari adanya reformasi politik pada tahun 1998, maka paradigma dalam UUD 1945 turut berubah secara mendasar dalam ketata…

Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan

Buku ini terbit tepat waktu. Keinginan untuk perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sedang dirancang oleh DPR dan Pemerintah dengan salah satu hal yang dapat dipandang strategis untuk …

Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen-Konstitusi

Buku ini menghadirkan paparan komprehensif tentang perjalanan turun naik kekuasaan kehakiman di indonesia. Dengan fokus utama pada implikasi amandemen UUD 1945 pada kekuasaan kehakiman di Indonesia…

Konsep Pengawasan Kehakiman

Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung Reformasi. Lembaga-lembaga itu ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk penegakan hukum yang tida…

Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3333-32-5

Deskripsi Fisik

xv, 199 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 SUT a

Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara…

Buku ini banyak menggambarkan tentang wajah penegakkan hukum di Indonesia dengan segala realita tantangan yang dihadapinya dewasa ini, sehingga bisa menjadi telaah sepanjang masa dalam proses meneg…

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim Yang Dihubungkan Dengan Independ…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 116 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 PEL

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku VI Kekuasaan Kehakiman

ISBN/ISSN

978-602-8308-02-1

Deskripsi Fisik

xxvi, 488 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara

ISBN/ISSN

978-979-15769-8-7

Deskripsi Fisik

xxvi, 449 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan

ISBN/ISSN

978-979-15769-7-0

Deskripsi Fisik

xxix, 660 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untu…

Himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman

Buku ini berisi himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjadi ketentuan pokok (UU No. 35 tahun 1999) Mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya, serta didampingi oleh Mahkamah Konstit…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketent…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699. Undang-undang ini mengatur tentang Ketentuan-Ke…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketent…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Desember 1970 dalam lembaran negara nomor 74 tambahan lembaran negara nomor 2951 yang mengatur dan membedakan antara empat lingkung…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879 merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Ta…

Position Paper Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 169 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 NAS p

Konfigurasi politik kekuasaan kehakiman di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8981-06-5

Deskripsi Fisik

xii, 498 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 HAR k