Perkembangan politik Indonesia di era reformasi ini memasuki babak baru. Bukan karena dampak dari tingginya suhu politik setelah Pemilu 2019 saja, tetapi Pandemi Covid-19 yang berdampak global turu…
Kepemimpinan kepala daerah pada era otonomi daerah terkait dengan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Melalui pilkada langsung secara demokrasi dapat memilih seorang pemimpin yang diharapkan.
Upaya Pemerintahan Pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Terbitnya Peratur…
Buku ini menjadi referensi wajib bagi mahasiswa hukum, gubernur, bupati maupun kepala daerah lainnya, karena dalam buku ini berisi tentang dasar pemikiran dan analisis seputar problematika kepala d…
Pilkada serentak melambungkan harapan sekaligus kecemasan. Harapan akan tuntasnya berbagai masalah yang selama ini mengganjal dalam pembangunan daerah, mulai dari persoalan regenerasi kepemimpinan …
buku ini menyajikan rangkuman dari berbagai temuan empiris hasil kajian pemilukada dua tahun sebelumnya (berdasarkan kajian tahun 2014) dengan titik tekan pada proses dan hasil. Jadi perumusan sebu…
Tema dasar dalam buku ini tentang kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah. Pada bagian pertama buku ini menguraikan problematika y…
Pemilukada tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi jelas membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi tersebur. Hal ini dapat dilihat pasca pela…
Jurnal ilmu politik ini terdiri dari 3 bagian,bagian pertama teori berisi tulisan tentang politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik;menuju desentralisasi berkeseimbangan, bagi…
Jurnal Politika Vol. 1 No. 1 Mei 2005 berjudul Eksperimentasi Politik Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi ini berisi 7 artikel jurnal dengan judul: -Pilkada Langsung dan Masa Depan Otonomi D…
Buku ini menyajikan informasi tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Buku ini mengkaji posisi birokrasi dalam persaingan pemilukada. Dalam pemilukada posisi birokrasi pemda cenderung bersifat sebagai instrumen mobilisasi dukungan berbagai tugas pemerintahan pada kon…
Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain hal persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, dan sampai dengan peneta…
Pidato ini menghimbau kepada Gubernur/Kepala Daerah Seperti pada waktu-waktu yang lalu, maka kali ini diadakan rapat kerja para Gubernur, karena ada masalah atau peristiwa nasional yang penting yan…
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undan…
buku ini merupakan laporan penelitian individu mengenai pemilihan gubernur secara demokratis = gagasan dipilihnya kembali Gubernur oleh DPRD : studi di Provinsi Bengkulu
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini, posisi wakil kepala daerah seolah terlihat "sejajar" dengan posisi kepala daerah karena keduanya dipilih secara langsung dalam pemil…
Proses pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kurun waktu 5(lima) tahun sejak 2005-2010 memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa masih terdapat persoalan bagi bangsa ini dala…
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan politik dengan sikap politik masyarakat terhadap pemilihan bupati di Kabupaten Indramayu, dengan menggunakan metode …