Pembiayaan Pembangunan Daerah

Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bant…

Pengelolaan keuangan negara-daerah: hukum, kerugian negara dan Badan Pemeriks…

Pengelolaan keuangan daerah sebagai subsisten keuangan Negara dihubungkan dengan persoalaan hukum

Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi

Buku ini menggambarkan tentang aspek ekonomi dan politik dari kebijakan otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan persoalan desentralisasi fiskal saat ini. Selain itu juga diuraikan dan dianali…

Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah

Buku ini dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningka…

Akuntabilitas Dan Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah

Buku ini bersifat kajian tematik mengenai dinamika permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Good & Clean Governance. Buku ini membahas…

Hubungan Keuangan Pusat - Daerah di Indonesia

Laporan ini merupakan hasil penelitian kerjasama antara sekretariat jenderal DPR RI dengan Pusat Antar Universitas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia termaksud. sebagai pelaksana kegiatan penelitia…

Kajian Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur

Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji d…

Akuntabilitas & dinamika: Pengelolaan keuangan daerah

Buku ini menjelaskan tentang reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Clean & Good Governance. Reformasi telah dilakukan melalui Standar Akutan…

Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buk…

Akuntansi Keuangan Daerah

Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada tahun 2002, dan di revisi tahun 2004 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang akuntansi keuangan d…

Tinjauan Kritis atas Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) d…

Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: asp…

Keuangan pemerintah daerah otonomi di Indonesia

2 eks

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah : perspektif hukum d…

Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi deli…

Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-056-X

Deskripsi Fisik

ix, 444hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 SUT i

Akuntabilitas keuangan daerah: implementasi pasca reformasi

Buku ini memusatkan perhatian pada pembahasan tentang berbagai aspek otonomi daerah terutama transparansi keuangannya setelah reformasi. Transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara m…

Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengaw…

Sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembinaan kepala daerah, pemerintah telah menetapkan pedoman tentang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata penyusunan APBD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dae…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 316 hlm.; ilus, 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 320.8 UND

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 285 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352.1 IND p

Keuangan Daerah & Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mas…

Buku yang berjudul "Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat" ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhat…

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan…

Peraturan Menteri ini memuat pokok-pokok kebijakan yang mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD, teknis penyusu…