Berbagai Tantangan dan Permasalahan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakya…

Disamping sebagai sarana untuk melatih menganalisa berbagai persoalan dalam masyarakat dan pemerintahan khususnya di bidang ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, penulisan buku hasil pen…

New Public Service dan Musrenbang Desa: Sebuah Pengembangan Model Produksi Ke…

Buku ini berisi bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memproduksi kebijakan publik yang unggul (excellence public policy) melalui forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa …

Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK

DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA); 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD); dan 3. Fungsi controlling (pengawasan pemerint…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transpa…

Gubernur kedudukan, peran dan kewenangannya

Upaya pemerintahan pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010. Terbitnya peratur…

Perencanaan partisipatif pemerintah daerah

Sejak reformasi 1998,pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjad…

Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah

Buku Manajemen KInerja Pemerintah Dearah ini dimaksudkan sebagai buku referensi yang dapat digunakan oleh para pegawai dan pejabat eselon dilingkungan pemerintah daerah, serta para praktisi dan pen…

Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah

Buku ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai acuan apa yang seharusnya dipergunakan dalam menilai LKPJ-AMJ, LKPJ-AT dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja …

Penyusunan & analisis laporan keuangan pemerintah daerah

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

979-731-716-1

Deskripsi Fisik

vi, 68 hal. : il. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 PRA p

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan dan Penghapusan D…

Pengembangan daerah yang dilakukan selama era reformasi, selain berdampak positif juga melahirkan persoalan-persoalan baru. Hasil penelitian menunjukkan adanya daerah yang stagnan dan ada juga daer…

Naskah akademik tata hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah

Penyusun Bhenyamin Hoessein

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilaya…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilaya…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilaya…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan K…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4345. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilaya…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilaya…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilaya…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan K…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilaya…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Ka…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilaya…