Dalam buku ini, 17 kontributor yang memiliki latar belakang berbeda mulai dari akademisi, mantan maupun pejabat TNI-Polri aktif, hingga aktivis LSM, membahas problematika hubungan TNI-Polri. Pertan…
Selain memuat keputusan presiden seperti yang tertera pada judul, terbitan ini juga memuat Peraturan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah.
Buku ini memuat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 1978-1983. Buku ini menjadi memorial dari masa kepresidenan Soeharto serta memuat berbagai dokumentasi peristiwa yang t…
buku ini merupakan kumpulan undang undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingka…
Sistem pelaporan tidak saja berfungsi sebagai parameter akuntabilitas dari wakil rakyat, melainkan juga sebagai media bagi anggota dewan dalam berkomunikasi dengan kontituennya, alat komunikasi pol…
DPR RI sekarang ini adalah pencerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi yang dibina berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan pada paham kerakyata…
Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan dae…
Buku ini mengenai hukum tata negara di tanah air, terutama yang membahas mengenai lembaga negara mahkamah konstitusi. Adanya mahkamah konstitusi akan sangat melindungi hak-hak konstitusional rakyat…
keputusan presiden republik indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah & undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 5514, merupakan undang-undang mengenai Pengesahan Perjanjian a…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 5513, merupakan undang-undang mengenai Pengesahan Perjanjian a…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Mei 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2963 undang-undang ini menetapkan untuk menyesuaikan dan …
Mengesahkan dan menerima baik Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Maret 1988 dalam Lembaran Negara Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368 merupakan undang-undang yang membahas Ketentuan-ke…