Image of Kebijakan outsourcing di Indonesia: perkembangan dan permasalahan

Koleksi Elektronik

Kebijakan outsourcing di Indonesia: perkembangan dan permasalahan

Selama dua dekade terakhir, fenomena tenaga outsourcing dan kegiatannya telah muncul sebagai tren penting dalam berbagai organisasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kerangka hukum yang menjadi dasar outsourcing adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun di dalamnya tidak ada definisi tentang outsorcing. Peraturan pelaksanaan outsourcing adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 101 Tahun 2004. Tinjauan terhadap praktek outsourcing di Indonesia menemui beberapa masalah, seperti perlindungan yang minim bagi tenaga kerja di beberapa perusahan. Tulisan ini merekomendasikan untuk mengamandemen UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail
Judul Seri
Jurnal ekonomi dan kebijakan publik Vol. 2 No. 1, Juni 2011
No. Panggil
-
Penerbit
Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.,
Deskripsi Fisik
Hal. 337 - 369
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
2086-6313
Klasifikasi
-
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Outsourcing
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar