Image of Politik Hukum Pengaturan Privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Skripsi, Tesis, Disertasi

Politik Hukum Pengaturan Privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Namun banyak BUMN yang kondisinya cukup memprihatinkan. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan memprivatisasi BUMN. Privatisasi diatur dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengaturan privatisasi dalam UU tersebut didorong oleh faktor-faktor untuk menafsirkan dan menjabarkan Pasal 33 UUD 1945, untuk melindungi hajat hidup orang banyak, dan sebagai pedoman untuk melaksanakan privatisasi. Dalam privatisasi, Pemerintah dan DPR mempunyai peranan penting. Pemerintah berperan dalam mengambil keputusan privatisasi dan melaksanakan privatisasi, sedangkan DPR mempunyai peranan untuk mengawasi Pemerintah dalam menjalankan perannya.

Ketersediaan
#
Koleksi Referensi - Perpustakaan DPR RI (0) 352.266 095 98 CAH p
10019157
Tersedia
#
Koleksi Referensi - Perpustakaan DPR RI (0) 352.266 095 98 CAH p
10019156
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352.266 095 98 CAH p
Penerbit
Jakarta : Universitas Indonesia. Fakultas Hukum. Program Pascasarjana..,
Deskripsi Fisik
viii, 145 hlm. : il. ; 28 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352.266 095 98
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
TESIS
Subjek
Badan Usaha Milik Negara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar