Skripsi, Tesis, Disertasi
Proyek Perubahan Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Sistem Aplikasi Perbendaharaan Terintegrasi
Pada setiap instansi pemerintah pasti memiliki barang yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dari pengadaan barang dan jasa yang telah dianggarkan melalu DIPA Kementerian/Lembaga maupun barang lain yang diperoleh dari hibah atau pemindahtanganan. Dengan bertambahnya setiap tahun akan menambah kesulitan petugas BMN untuk mendata BMN karena jenisnya bermacam-macam, jumlah yang cukup banyak, serta berbagai spesifiknya. Walaupun regulasi tentang penatausahaan BMN sudah bergulir sejak tahun 2004, tetapi dalam praktek masih terjadi temuan dari BPK dalam pelaksanaan penatausahaan BMN terhadap laporan keuangan lembaga DPR RI tahun 2013 khususnya pada belanja modal yang membentuk aset.
Tidak tersedia versi lain