Buku

Urgensi pengaturan (lus constituendum) eksekutabilitas putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjamin kepatuhan pejabat TUN

---

Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana penyelenggaraan peradilan dan penghinaan di luar pengadilan yang yang telah diajukan kepada DPR menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi perintah pengadilan tanpa alasan yang sah yang dikeluarkan oleh kepentingan penyelenggaraan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

347 PEN

Penerbit

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan itbang DiklatKumdil Mahkamah Agung RI., 2015

Deskripsi Fisik

xii,102 hal. ; ilus. : 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786029993165

Klasifikasi

347

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tata usaha negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar