Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan

Buku

Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM - Badan Organisasi;

Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelolaan daerah harus meninjau kembali proses pembangunan pemenuhan hak-hak dasar di daerahnya agar sesuai dengan amanat Kovenan Ekosob. Dalam era otonomi daerah saat ini, peran pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari hak ekosob sudah didesentralisasikan dari pemerintah pusat ke daerah. Perda merupakan elemen terpenting dalam pemerintahan daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemenuhan kedua hak tadi melalui pelayanan publik yang disediakan tanpa diskriminasi. Dalam substansi peraturan perundang-undangan secara umum dapat dikatakan menghormati nilai-nilai HAM, adalah apabila substansi peraturan dimaksud menjunjung tinggiatau setidaknya tidakbertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan, terkait dengan Perda yang terindikasi belum harmonis dengan ketentuan HAM yang dalam hal ini dapat dilihat dalam penerapan pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan.


Ketersediaan
#
Koleksi Umum - Perpustakaan DPR RI Location name is not set
13009624
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
348.02 PRI
Penerbit
Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI., 2016
Deskripsi Fisik
xx, 156 hlm. ; 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-6952-21-9
Klasifikasi
348.02
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
peraturan daerah
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2023 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik