Image of Penyadapan dalam hukum di Indonesia: Perspektif IUS Constitutum dan IUS Constituendum

Terbitan DPR

Penyadapan dalam hukum di Indonesia: Perspektif IUS Constitutum dan IUS Constituendum

Buku ini menguraikan secara komprehensif masalah penyadapan, mulai dari dari kontroversinya di masyarakat dan bagaimana pengaturannya dalam RUU KUHAP dan UU KPK. Pembahasan masalah penyadapan dilihat dari pengaturan hukum positif di Indonesia dan pengaturan penyadapan di beberapa negara lain. Penyadapan dianggap tidak patut menurut ukuran hak asasi manusia, dikarenakan hak atas perlindungan diri sendiri (privacy rights) dijamin secara tegas oleh UUD Tahun 1945. Namun penyadapan dibutuhkan untuk mengungkap sejumlah tidak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (transnational crime) yang bersifat terorganisasi, seperti tindak pidana korupsi. Tindak pidana semacam ini sangat sulit untuk dijerat, sehingga kewenangan penyadapan menjadi penting bagi penyidik.

Ketersediaan
#
Koleksi Produk DPR RI - Perpustakaan DPR RI 342.085 8 HIK p
13008016
Tersedia - available
#
Koleksi Produk DPR RI - Perpustakaan DPR RI 342.085 8 HIK p
13008017
Tersedia - available
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.085 8 HIK p
Penerbit
Jakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.,
Deskripsi Fisik
vii, 80 hal. : il. ; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-1247-55-6
Klasifikasi
342.085 8
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Penyadapan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar