laporan dari lapangan : Fadel, Gorontalo dan Sulawesi

Secara empiris belum ada bukti kalau pembangunan di Provinsi Gorontalo kebablasan atau tidak berhasil. Pada saat yang sama, seiring dengan kemunculan Fadel Muhammad yang mengusung agenda perubahan …

Risalah Rapat Kosultasi Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Dae…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2006/2007

Papua: Otonomi Untuk Rakyat

Buku ini mencoba mengungkap mengenai Papua berdasarkan pengalaman empiris di bidang kebijakan publik dan pemeriksaan. Mengkaji permasalahan Papua dari aspek politik,ekonomi,sosial,budaya, dan perta…

Otonomi Daerah: menuju era baru pembangunan daerah edisi 3

Edisi

edisi 3

ISBN/ISSN

978-602-298-187-5

Deskripsi Fisik

xv, 471 p. 31 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 KUN o

Otonomi daerah : peluang dan tantangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-340-6

Deskripsi Fisik

xii, 213 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.095.8 OTO

Strategi tiga kaki

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-95482-4-1

Deskripsi Fisik

viii, 252 Hal ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MAH s

otonomi daerah dan demokratisasi bangsa

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8980-11-5

Deskripsi Fisik

xvi, 142 hal. ;21cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 FAT o

Otonomi daerah 1945-2005 : Proses & Realita

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-854-8

Deskripsi Fisik

xiv, 215 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MAR o

Otonomi daerah, etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia

Tantangan terhadap masa depan Indonesia semakin berat, bila fanatisme otonomi sangat kuat atau justru berkembang, secara sistematis, sesuai dengan pengaruh perkembangan zaman, fanatisme keagmaan, …

Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah

Buku ini mencoba menemukan jalan pemecahan terhadap proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang akan ditelusuri sedemikian rupa apakah pelaksaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut ses…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201…

Otonomi daerah: filosofi, sejarah perkembangan dan problematika

Fokus utama buku ini pada pembahasan pemerintahan daerah sejak orde baru yang memberlakukan UU No.5 tahun 1974 sampai kehadiran UU No.32 tahun 2004 yang menggantikan UU no. 22 tahun 1999. Euforia p…

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia

Buku ini menelaah berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada lima persoalan yang disorot: pertama, tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang boleh diberi…

Desentralisasi, globalisasi dan demokrasi lokal

Kebijakan otonomi daerah di indonesia diyakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan indonesia yang bertujuan menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pemerintah…

Jurnal Konstitusi: otonomi khusus Provinsi Papua pasca pembatalan UU no. 45 T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1829-7706

Deskripsi Fisik

142 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.598 6 OTO

Jurnal Ilmu Politik Edisi 21, 2010

Jurnal ilmu politik ini terdiri dari 3 bagian,bagian pertama teori berisi tulisan tentang politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik;menuju desentralisasi berkeseimbangan, bagi…

Potensi dan masalah pulau perbatasan : Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten …

• Pengelolaan pemerintahan di wilayah perbatasan / Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. • Potensi pembangunan pelabuhan internasional di wilayah Indonesia bagian timur / Lisbet, SIP., M.Si. • Pote…

Problematika Hukum Otonomi Daerah Indonesia

Buku ini merupakan bunga rampai yang menguraikan pandangan penulis terhadap problematika pemerintah daerah di Indonesia, khususnya ketika hukum otonomi daerah direformasi pada tahun 1999 sampai saa…

Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri : antara teori dan praktik

Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembayaran APBD merupakan kajian di bidang hukum tata negara khususnya hukum administrasi negara/ hukum keuangan negara. Buku ini mem…

Hukum pemerintahan daerah: Pendulum otonomi daerah dari masa ke masa

Pada dasarnya otonomi daerah mengandung dua sisi yang memerlukan pencermatan lebih dalam. Karena disinalah dasar elaborasi terhadap permasalahan otonomi daerah. Pada satu sisi adalah tentang kebeba…