Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201…
Fokus utama buku ini pada pembahasan pemerintahan daerah sejak orde baru yang memberlakukan UU No.5 tahun 1974 sampai kehadiran UU No.32 tahun 2004 yang menggantikan UU no. 22 tahun 1999. Euforia p…
Buku ini menelaah berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada lima persoalan yang disorot: pertama, tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang boleh diberi…
Kebijakan otonomi daerah di indonesia diyakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan indonesia yang bertujuan menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pemerintah…
Jurnal ilmu politik ini terdiri dari 3 bagian,bagian pertama teori berisi tulisan tentang politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik;menuju desentralisasi berkeseimbangan, bagi…
• Pengelolaan pemerintahan di wilayah perbatasan / Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. • Potensi pembangunan pelabuhan internasional di wilayah Indonesia bagian timur / Lisbet, SIP., M.Si. • Pote…
Buku ini merupakan bunga rampai yang menguraikan pandangan penulis terhadap problematika pemerintah daerah di Indonesia, khususnya ketika hukum otonomi daerah direformasi pada tahun 1999 sampai saa…
Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembayaran APBD merupakan kajian di bidang hukum tata negara khususnya hukum administrasi negara/ hukum keuangan negara. Buku ini mem…
Pada dasarnya otonomi daerah mengandung dua sisi yang memerlukan pencermatan lebih dalam. Karena disinalah dasar elaborasi terhadap permasalahan otonomi daerah. Pada satu sisi adalah tentang kebeba…
Secara teoritis kebijakan desentralisasi dapat menimbulkan dorongan positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena desentralisasi elemen masyarakat sipi…
Buku ini membahas tentang otonomi daerah dan manajemen (pengelolaan) keuangan daerah untuk mewujudkan good governance. Pentingnya otonomi daerah tersebut juga harus didukung dengan model pemerintah…
Laporan ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metode kegiatan, serta hasil analisis kelayakan pemekaran wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 200…
Kajian ini membahas tentang kelayakan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah…
Buku ini menampilkan dua konsep otonomi sebagai wujud mendekatkan fungsi pemerintahan dan manfaat pembangunan kepada masyarakat serta faktualisasi kesatuan bangsa sebagai akad bangsa Indonesia untu…
Pembangunan kesejahteraan sosial sangat sentralistis yang arah dan kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini tentu saja harus direvisi karena geopolitik kita sekarang ini memberikan …
Buku ini berisi tentang otonomi daerah yang bukanlah semata-mata soal konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tetapi lebih merupakan kesempatan bagi prakarsa aktif lokal untuk m…