Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…
Buku ini mengandung pembahasan tentang apa moderasi beragama, mengapa kita memerlukannya, serta bagaimana cara melakukan penguatan dan implementasinya, baik dalam kehidupan pribadi, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 1 - 44 (Jilid 1)
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 1 - 88
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 1 - 113
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).
Pendaftaran Tanah di Indonesia (1998) merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bhakti" yang membahas sistem dan prosedur pendaftaran tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku. Buku ini menguraikan dasar hukum, asas, tujuan, serta tahapan pendaftaran tanah, termasuk pengukuran, pemetaan, pembukuan hak, dan penerbitan s…
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pembaruan te…
Isi buku ini terdiri dari beberapa perspektif, baik yang melihat ke belakang dengan menilai pencapaian MDGs itu sendiri, maupun yang berupaya pula menjangkau ke depan dengan mengantisipasi langkah apa yang masih ahrus dilakukan dalam tahun-tahun pasca 2015, termasuk yang mulai diwacanakan sebagai Sustainable Development Goals (SDGs), misalnya ada yang berupaya melihat capaian pada sektor terten…