Text
Kajian akademik: hubungan pusat dan daerah
Kajian ini mengulas landasan konstitusional hubungan pusat–daerah, mekanisme pembagian kewenangan administratif dan fiskal, serta peran prinsip otonomi daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan layanan publik di berbagai wilayah. Analisis mencakup tinjauan undang-undang yang mengatur desentralisasi, tantangan implementasi otonomi daerah, serta evaluasi kebijakan transfer fiskal dan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Dengan pendekatan normative dan konseptual, studi ini menilai efektifitas kerangka hubungan pusat–daerah dalam konteks demokrasi dan pemerintahan yang baik, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan nasional yang merata. Kajian ini menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam memahami dinamika ketatanegaraan Indonesia.
Tidak tersedia versi lain