Hak Konstitusional Anak Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi

Meskipun UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan hak-hak konstitusional bagi anak, namun dalam realisasinya masih banyak terdapat hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik. Sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan (vulnerable group), anak-anak memerlukan perhatian dan perlakuan secara khusus agar apa yang menjadi hak-hak konstitusionalnya dapat terlindungi. Buku ini membahas…

Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia

2 eks

Menjaga etika menjamin kemuliaan: dinamika penegakan kode etik dan perilaku h…

Demi menjamin kemuliaan kekuasaan kehakiman itulah dibentuk Kode Etik dan PerilakuHakim yang mengatur prinsip-prinsip fundamental serta uraian perilaku konkret bagi seoranghakim, sebagaimana telah diadopsi masing-masing oleh Mahkamah Konstitusi danMahkamah Agung. Namun, meskipun telah diatur etika profesi bagi hakim tersebut, padapraktiknya ternyata masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap…

Dinamika konstitusionalisme di Indonesia

Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia membahas perkembangan dan perdebatan tentang konstitusionalisme dalam konteks hukum dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Buku ini tidak hanya menjelaskan teori konstitusionalisme secara konseptual, tetapi juga mengaitkannya dengan sejarah serta dinamika realitas hukum Indonesia, termasuk bagaimana norma-norma konstitusi dijalankan dan ditafsirkan dal…

Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tah…

Buku ini berupaya menelaah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga 2011 dengan menggunakan sudut pandang hukum dan ekonomi. Dari berbagai tulisan di dalam buku ini dapat dilihat bahwa Putusan MK membawa dampak positif maupun negatif terhadap berbagai pemangku kepentingan yang menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditelaah tersebut. Oleh karena itu dalam putu…

Judical Review : Menakar Legal Standing Anggota DPR dan DPD

Buku Judicial Review: Menakar Legal Standing Anggota DPR dan DPD membahas mekanisme pengujian undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada kedudukan hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Buku ini mengkaji konsep legal standing, kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta batasan konstitusional bagi anggota lembaga perwakilan dalam meng…

Politik Hukum : Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu sampai deng…

Buku Politik Hukum: Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu sampai dengan Kewenangan Daerah dalam Bidang Agama mengkaji dinamika politik hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), relasi antara cabang kekuasaan negara, serta pembagian kewenangan antara pemerintah …

Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai kewenangan konstitusional menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dasar pertimbangan hukum MK dalam pengambilan putusan tidak hanya mendasarkan kepada UUD 1945 dan keyakinan hakim, tetapi Panca…

Kompilasi Konstitusi Sedunia Berbahasa Indonesia

Buku kompilasi konstitusi ini merupakan bagian awal dari buku-buku kompilasi konstitusi berikutnya yang nanti akan disusun dan diterbitkan dan sudah dialihbahasakan kedalam bahasa Indonesia sehingga akan sangat mudah untuk difahami. Buku ini berisi konstitusi negara yang berawalan huruf A yaitu Afganistan, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, A…

The constitutional court and human rights protection in Indonesia

The formation of Indonesia's Constitutional Court in 2003 delivered new hope for the protection of human rights in Indonesia. Armed with the authority of judicial review, the Court has annulled provisions of law that impeded and violated human rights. The Court has also frequently issued constitutional interpretations to overcome legal deadlocks or vacuums. This book will beessential reading fo…

Hukum acara mahkamah konstitusi: perkembangan dalam praktik

Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekadar law in the book, tetapi law in action. Hukum acara mahkamah konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;hukum acara mahk…

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Buku ini mengurai konsep dasar dan karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, metode dan penafsiran hukum konstitusi, penyelenggaraan administrasi yudisial, serta proses persidangan, pembuktian, dan putusan hakim konstitusi. Uraian tidak hanya terfokus pada analisis positivis-legalistik, melainkan juga disinergikan dengan analisis teoretis, asas hukum acara, kajian empiris, dan praktik huku…

Asas Retroaktif : Putusan Mahkamah Konsistusi dalam Teori dan Praktik

Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimbang…

Mahkamah konstitusi dan kepastian hukum pemilu: tafsir Mahkamah Konstitusi te…

Buku ini membidik perspektif Mahkamah Konstitusi selaku guardian of the constitution dalam hal kepastian hukum pemilu melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana ragam putusan,perkembangan pemikiran dan tafsir dalam putusan pengujian undang-undang yang bertalian dengan empat kategori topik: (1) kelembagaan penyelenggaran pemilu; …

Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Repub…

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…

memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

buku ini menguraikan tentang wewenang, kedudukan, peran, dan fungsi mahkamah konstitusi sekaligus prinsip prinsip pada hukum acara mahkamah konstitusi sekaligus prinsip prinsip pada hukum acara mahkamah kostitusi serta keberadaan mahkamah kostitusi negara lain.

Cetak biru

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,258p. ; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

604.25 MAH c

Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara: Laporan Tahunan Mahkamah …

Buku laporan ini merupakan laporan tahunan kesembilan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi selama lembaga ini berdiri. Di dalam Pasal 13 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memang terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai penge…

Konstitusionalitas impeachment presiden dan wakil presiden di Indonesia

UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…

Yurisprudensi hukum acara dalam putusan mahkamah konstitusi

Buku ini berisi himpunan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hukum acara yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini disusun berdasarkan tema kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan syarat kerugian konstitusional. Selain Hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UU MK dan PMK,…