Buku ini mengulas penegakan hukum pidana dan perdata di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membahas perubahan KUHP baru, implikasi yuridis, serta tantangan penerapannya dalam praktik hukum.
Buku ini disusun penulis sebagai lontaran ide untuk upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan upaya pemberantasan tak akan pernah berhasil apabila hanya bertumpu pada sebuah institusi semata. Persoalan korupsi ini terlalu besar. Karena itu kita perlu membangun apa yang disebut Jeremy Pope, sebagai Sistem Integritas Nasional.
Memerhatikan dan mengamati kehidupan berhukum kita, sejak zaman colonial sampai sekarang, belum sepenuhnya terjadi perubahan yang mendasar. Hukum selalu dipakai sebagai alat mempertahankan status quo, menindas dan memperdayai masyarakat. Padahal, tujuan hukum secara hakiki adalah mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Di sinilah terjadi paradoks antara law idea, law in book, dan l…
Buku Memahami Polmas: Paradigma Baru Perpolisian di Indonesia menguraikan konsep dan implementasi perpolisian masyarakat sebagai pendekatan baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Buku ini menekankan pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendorong penyelesaian masalah sosial secara partisipatif. Melalui perspektif kebijakan dan prakt…
Buku ini membahas hukum pidana pemilu di Indonesia, menguraikan jenis tindak pidana pemilu, mekanisme penegakan hukum, peran lembaga terkait, serta tantangan implementasi dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Buku ini mengemukakan preskripsi sebagai solusi dari masalah hukum yang timbul dari sistem sita aset yang selama ini diterapkan untuk kepentingan pengembalian aset. Dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, sita aset berbasis nilai lebih prospektif diterapkan karena selain tidak perlu membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidananya.
Permasalahan hukum di wilayah perbatasan dari perspektif hukum internasional daam pengelolaannya selama ini belum efetif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkit penyelesaian masalah batas wilay…
Buku ini disusun oleh seorang yang berprofesi sebagai hakim dan dosen. Buku ini membahas polemik profesi hakim sebagai pejabat negara; polemik pembagian kekuasaan kehakiman; masalah putusan pengadilan tanpa perintah penahanan terdakwa; dilema penurunan usia para hakim; dan Lembaga negara dalam menjalankan tugasnya wajib dilindungi hukum. Yang menarik ada kupasan bagaimana menciptakan keluarga b…
Statistik Penegakan Hukum 2007 disusun untuk menyajikan data statistik lembaga peradilan, lembaga kejaksaan, dan KPK tahun 2007. Buku ini adalah buku pertama dari rangkaian seri buku statistik yang fokus terhadap lembaga-lembaga hukum dan penegakan hukum yang akan diterbitkan juga untuk tahun-tahun berikutnya.