Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 21/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (1996) merupakan regulasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan memuat ketentuan serta prosedur pengajuan permohonan investasi, baik un…
Secara garis besar paparan ide mengenai pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana dalam buku ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian kajian. Diantaranya berkaitan dengan substansi hukum pidana. Dimulai dengan mengidentifikasi bergesernya paradigma dalam ilmu hukum pidana. Sejalan dengan munculnya berbagai periwtiwa pada tataran global hingga isu terorisme.
Buku ini membahas secara mendalam arah politik hukum perlindungan saksi dan korban. Berbagai persoalan yang masih memerlukan pembenahan seputar perlindungan saksi dan korban. Persoalan regulasi hukumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan hukum, kadangkala menimbulkan ketidaksepahaman dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan perlindunga…
Hidroponik sangan mudah dilakukan di rumah, bukan berarti hidroponik hanya diperuntukan sebagai kegiatan hobi belaka, justru hidroponik sangat mugkin dibuat dalam skala usaha. hidroponik bisa dijadikan pilihan kegiatan yang menghasilkan profit besar. dengan luas lahan yang sama, kita bisa memproduksi hasil panen yang berlipat ganda dibanding bertanam dilahan tanah.hasilnya jauh lebih besar. buk…
Nusa Tenggara Timur layak tampil menjadi destinasi global di bidang kepariwisataan karena memiliki sumber daya alam dan nilai luhur warisan budaya yang beraneka ragam.
Perilaku pejabat publik cermin moral suatu bangsa. Ketika pejabat publiknya buruk maka buruk pula masyarakatnya karena merekalah yang telah memilihnya, begitupun sebaliknya. Suatu bangsa akan diarahkan ke mana, juga tergantung pemimpinnya (pejabat publik). Maka, menjadi keniscayaan ketika suatu bangsa ingin maju peradabannya maka pejabat publiknya mesti menjadi teladan kebaikan bagi warganya. H…
Buku ini menandai suatu pemikiran atau cara pandang baru berdemokrasi. Apabila semula demokrasi hanya cenderung dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, dalam buku ini filosofi dogmatic-formalistis demokrasi itu memperoleh roh pancasila. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang sudah dikenal mendunia sebagai the Indonesian Jurisprudence itu, demokrasi dogmatik-formalis…
Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika bukanlah milik bangsa Indonesia saja, tetapi juga dimiliki oleh semua bangsa di dunia karena fakta sosial menunjukkan bahwa tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang hanya terdiri dari warga negara yang berasal dari satu suku/ras saja atau satu agama saja. Fakta sosial ini pulalah yang mendorong berkembangnya faham toleransi di dalam demokrasi yang melahirkan kons…
Tata kelola pendidikan untuk rakyat senapas dengan konstitusi, namun menghadapi tantangan dari gelombang liberalisme yang mungkin merampas hak-hak rakyat terhadap akses pendidikan. Buku ini memperlihatkan gelombang liberalisme yang menyeruak pada praktik-praktik pendidikan dan para perangkat pengetahuan guru serta transfer ilmu pada siswa. Karakter liberalistik dalam pendidikan dapat ditemukan …
Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan Buku Administrasi Negara berjudul Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan merupakan karya Rira Nuradhawati, Danny Permana & Yovinus. Buku ini menguraikan secara mendalam terkait implementasi kebijakan, peran pemerintah dalam melaksanakan serangkaian tugas dan fungsi, serta kinerja pemerintah khususnya pada b…
Buku “Omnibus Law: Solusi Reformasi Regulasi” membahas konsep, tujuan, dan implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menjelaskan bagaimana pendekatan omnibus law digunakan untuk menyederhanakan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat efektivitas birokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Buku ini mengulas dasar teori omnibus law, pen…
Kumpulan wawancara Teguh Santosa dengan duta besar negara sahabat di Jakarta. Seperti kumpulan wawancara sebelumnya yang diterbitkan dengan judul “Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik” di dalam buku ini pun setiap wawancara ditampilkan secara verbatim dalam bentuk tanya dan jawab. Dengan format ini pembaca diharapkan dapat lebih leluasa memahami pernyataan-pernyataan yang disampaikan …
Buku ini berisi tentang perlindungan terhadap anak dimana dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang kurang mendapatkan perlindungan dari para aparat penegak hukum. oleh sebab itu, dalam penjelasan buku ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan yang berlaku, unt…
Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…
Selama 1,5 tahun menjadi #studentjournalist, saya menyaksikan sejumlah peristiwa penting dunia, merasakan summer terpanas, dan pengalaman pertama memegang butiran salju. Apa yang saya hadapi lebih dari sekadar perjalanan akademik khas mahasiswa, tetapi juga pengalaman personal dan profesional. Berkat kuliah di London, Inggris, saya pun berkesempatan meliput upacara pemakaman Ratu Elizabeth II. …