Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD 1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ke…

Ilmu Negara

Buku dengan judul " Ilmu Negara" hadir untuk melengkapi sejumlah literatur yang membahas tentang ilmu negara dan teori negara, unsur-unsur negara, asal-usul negara, tujuan dan fungsi negara, tipe-tipe negara, kedaulatn, demokrasi, kekuasaan, konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, baik yang disampaikan oleh filosof-filosof muslim maupun dari filosof-filosof non muslim. Penulis sengaja m…

Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Adanya praktik policy making dan policy executing di bidang hukum membuat politik hukum sebagai teori dapa…

Sejarah sosial intelektual Islam di indonesia

Pembahasan buku ini dimulai dari seputar perkembangan institusi sosial-politik Islam di Indonesia, gerakan-gerakan sosial keagamaan di Indonesia, tradisi tafsir di Indonesia, tradisi keulamaan di Indonesia, dan wacana-wacana intelektual yang berkembang di Indonesia. Disamping itu juga terdapat pembahasan seperti Islamisasi Indonesia dan pembentukan masyarakat Muslim, yurisprudensi Islam di Indo…

Efektivitas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka penyel…

Kajian ini berbasais pada hasil pemerisakaan BPK RI atas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran ang dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 rahun pada kementerian pendidikan dan kebudayaan dan 48 pemerintah daerah, meliputi: 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota. penjaminan mutu pendidik…

Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset

Buku zakat tentu sudah sangat banyak beredar khususnya terkait dengan sisi fikih. Buku ini menjadi berbeda karena disajikan dengan pendekatan riset, dan sedikit kajian fikih kontemporer. Buku ini tentu sudah melalui suatu verifikasi karena dilakukan dengan pendekatan riset. Gap yang besar antara potensi zakat dan realisasi zakat yang terjadi di Indonesia menjadi konsen buku ini. Aspek yang dili…

Teori Hans Kelsen tentang hukum

Buku ini mengulas secara mendalam pemikiran Hans Kelsen, seorang tokoh hukum terkemuka abad ke-20 yang dikenal lewat Pure Theory of Law atau Teori Hukum Murni. Buku ini membahas konsep dasar hukum sebagai sistem norma normatif yang logis dan terstruktur, berbeda dari penjelasan hukum yang dipengaruhi moral, politik, atau sosiologi. Tema utama mencakup: Hakikat hukum dan bagaimana hukum harus…

Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif…

Small claim court yang diterjemahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi peradilan dengan acara cepat adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik hukum dengan memposisikan kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Mekanisme small claim court ini sebenarnya sudah banyak digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya pada tindak pidana yang bersifat ringan da…

Darurat literasi Indonesia : urgensi reformulasi sinergi dan kolaborasi

Kondisi literasi di Indonesia saat ini dalam keadaan darurat. Hal tersebut di antaranya terlihat dari survei Program For International Student Assessment (PISA) yang memotret kemampuan membaca pelajar kita. Pada tahun 2018, skor membaca pelajar Indonesia berada pada angka 371, sementara rata-rata negara OECD adalah 487 dan mengalami penurunan menjadi 359 pada survei yang sama di tahun 2022. Ikh…

Kebangkitan Ekraf dari regulasi

Buku ini berisikan rangkaian sejarah panjang dalam perjuangan mewujudkan regulasi untuk kebangkitan dan kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia

Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca-reformasi

Buku ini memotret secara cukup lengkap dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu pasca-reformasi. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi langsung seperti Indonesia, pemilu merupakan instrumen yang sangat fundamen. Kualitas demokrasi akan sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sehingga menjadi penting untuk mendesain sistem Pemilu yang berkualitas agar mampu meng-upgr…

Perkembangan hukum tata negara : perdebatan dan gagasan penyempurnaan

Dalam kurun waktu lebih kurang limabelas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan desain kelembagaan negara dengan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Banyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabela…

Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan MK tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penulis ingin mengkaji beberapa diantaranya karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Buku ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari sejumlah literatur yang membahas tentang ketatanegaraan Indo…

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan…

Buku ini merupakan hasil penelitian yang pernah penulis lakukan sejak tahun 1997 sampai hari ini tentang permasalahan keistimewaan DIY. Secara sistematis, buku ini diawali dengan kajian tentang Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus dalam Konstitusi Indonesia. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konstitusional keberadaan daerah istimewa dalam NKRI sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UU…

HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI Aunur rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi …

Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Current Issues Lembaga Keuangan Syariah

membahas tentang serangkaian penelitian terhadap lembaga keuangan syariah yang disusun berkaitan dengan perbankan Islam, pasar modal Islam, dan evaluasi terhadap permasalahan dalam asuransi Islam

Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis

Buku ini mengenalkan berbagai lembaga keuangan syariah, khususnya yang terdapat di Indonesia berikut sejarah, landasan hukum, dan perbedaannya dengan lembaga sejenis dalam sistem keuangan konvensional. Di antara lembaga yang menjadi pusat pembahasan dalam buku ini adalah: Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Lembaga Zakat dan Wakaf, Dana Pensiun, BMT, Leasing, dan Modal Ventura Islam.

Undang undang Dadar 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang

Buku ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah konstitusi dan gagasan amandemen ulang, di antaranya teori konstitusi dan konstitusionalisme, cita negara dalam UUD 1945, cita hukum Pancasila, Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945, sejarah konstitusi Indonesia, reformasi konstitusi, gagasan amandemen ulang kelembagaan MPR, dan relasi kekuasaan Presiden dan DPR serta calon perseorangan pres…

Permasalahan kemandirian fiskal daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 80 hlm. ; ilus.: 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598

Ekonomi Makro Islam

Buku ini adalah sebuah usaha konstruktif merespon perkembangan kontribusi terhadap pengembangan konsep dan teori ekonomi bernuansa Islam, khususnya dalam bidang makroekonomi. Karenanya tiga unsur utama ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran) akan menjadi fokus utama buku ini.