Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Perubaha…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XIV, 267 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.05 PER

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Pe…

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 21/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (1996) merupakan regulasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan memuat ketentuan serta prosedur pengajuan permohonan investasi, baik un…

Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana

Secara garis besar paparan ide mengenai pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana dalam buku ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian kajian. Diantaranya berkaitan dengan substansi hukum pidana. Dimulai dengan mengidentifikasi bergesernya paradigma dalam ilmu hukum pidana. Sejalan dengan munculnya berbagai periwtiwa pada tataran global hingga isu terorisme.

Politik hukum perlindungan saksi & korban

Buku ini membahas secara mendalam arah politik hukum perlindungan saksi dan korban. Berbagai persoalan yang masih memerlukan pembenahan seputar perlindungan saksi dan korban. Persoalan regulasi hukumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan hukum, kadangkala menimbulkan ketidaksepahaman dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan perlindunga…

Fiqih Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 153 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

291.17 HIK f

Wacana Nomor 37/Tahun XIX/2017: Meretas Jejak Kesejahteraan Desa

Dilahirkannya UU Desa memang meniupkan angin kencang pembaharuan desa. Berbagai pihak yang berkepentingan pada desa pun menumpukan harapan besar akan tercapainya kemakmuran desa berbasiskan kemandirian dan lokalitas. Edisi ini menawarkan tinjuan kritis bagi kita, pembaca sekalian yang budiman, atas kerangka regulasi UU Desa beserta praksis penerapannya di lapangan. Jika kita menaruh optimisme a…

Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM

Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.

Menegakkan Demokrasi Pancasila: Megawati dan Perjuangan Rakyat dalam Reformas…

Buku Menegakkan Demokrasi Pancasila membahas dinamika perjuangan rakyat Indonesia dalam menegakkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila pada era reformasi. Melalui analisis historis dan politik, buku ini menyoroti peran Megawati Soekarnoputri sebagai simbol perlawanan demokratis terhadap otoritarianisme serta kontribusinya dalam proses transisi politik nasional. Buku ini menegaskan Demokrasi Pancasi…

Ekonomi kelembagaan: studi kasus sektor transportasi dan sektor ekonomi lainnya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786230026461

Deskripsi Fisik

viii, 324 hal. :ill. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

380.5 JAY e

Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan

Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan Buku Administrasi Negara berjudul Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan merupakan karya Rira Nuradhawati, Danny Permana & Yovinus. Buku ini menguraikan secara mendalam terkait implementasi kebijakan, peran pemerintah dalam melaksanakan serangkaian tugas dan fungsi, serta kinerja pemerintah khususnya pada b…

Omnibus Law

Buku “Omnibus Law: Solusi Reformasi Regulasi” membahas konsep, tujuan, dan implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menjelaskan bagaimana pendekatan omnibus law digunakan untuk menyederhanakan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat efektivitas birokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Buku ini mengulas dasar teori omnibus law, pen…

Hakim : antara pengaturan dan implementasinya

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

5 Pilar Revolusi Mental untuk Aparatur Negara

Buku ini memberikan contoh langkah konkret dari reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (SAKIP), serta zona integritas. Ketiga hal tersebut dapat turut memperkuat asas pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas berorientasi hasil (kinerja). Buku ini diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean gove…

Perlakuan perpajakan terhadap bentuk usaha tetap (BUT)

2 eks.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

2 eks.

Adopsi (pengangkatan anak) dalam jurisprudensi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8903-65-X

Deskripsi Fisik

233 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

362.734 Mel a

Kebulatan Tekad Rapat Raksasa Ikada : Peristiwa 19 September 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 75 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 KEB

Mensiasati otonomi daerah demi pembaharuan agraria

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-95482-3-3

Deskripsi Fisik

x, 187 Hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MEN

Psikologi Wanita

Edisi

-

ISBN/ISSN

162 hlm. ; 21 cm.

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

155.633 IBR p