Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun perlakuannya. Menurut buku ini, keberhasilan implementasi UU Pelayanan P…
Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian yang difokuskan pada kebutuhan penguatan KPI sebagai otoritas pengawasan konten siaran digital di Indonesia. Buku ini membahas beberapa aspek masalah yang menarik dan penting untuk memperkuat peran dan fungsi KPI dalam mengawasi penyiaran digital. Buku ini memberikan kontribusi, masukan, dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang terkait dan tertarik…
Buku ini berupaya untuk menyingkap akar masalah dari isu tenaga honorer yang berkepanjangan di Indonesia. Secara garis besar, setidaknya ada empat factor yang paling berkontribusi melahirkan masalah tenaga honorer di Indonesia. Pertama, ketentuan manajemen ASN (kekosongan hukum, tumpang tindih aturan, hingga aturan yang tidak ramah terhadap prinsip desentralisasi). Kedua, kemampuan keuangan pem…
Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…
Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan tahapan kehidupan manusia berdampak pada peningkatan kebutuhan energi yang lebih besar. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka ketersediaan listrik menjadi sesuatu yang mutlak dipenuhi. Namun demikian, sejauh ini masih banyak persoalan yang melingkupi ketenagalistrikan nasional, baik yang menyangkut k…
Moratorium penerimaan pegawai baru (CPNS) telah diterapkan pemerintah dalam rangka penghematan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Kebijakan pengelolaan SDM aparatur dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. Tulisan ini untuk mengalisis langkah-langkah dan implikasi yang dilakukan pemerintah dalam menata ulang organisas…