Buku ini membahas proses kebijakan publik secara komprehensif, meliputi tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta peran aktor dan institusi dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan responsif.
Buku ini membahas antara lain tentang perkembangan pariwisata syariah di berbagai negara: peran sektor pariwisata dalam perekonomian; potensi, tantangan, dan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata; sumber daya manusia sektor pariwisata; pengembangan desa wisata syariah; dan model desa wisata daerah khususnya di kabupaten Sleman Yogyakarta.
Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota dewan HAM merupakan suatu peristiwa historis yang patut di syukiri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademis, media, LSM dan seluruh lapisan masyarakat.
Buku ini ditulis oleh para peneliti yang sejak awal mengkaji masalah yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, hingga terbentuknya draft pertama RUU Mahkamah Konstitusi. Perdebatan yang mendalam berkaitan dengan substansi RUU Mahkamah Konstitusi dijabarkan dalam buku ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi penggugah bagi masyarakat luas mengenai arti pentingnya sebuah Mahkamah Konstitusi.
Tatib DPR merupakan peraturan yang ditetapkan oleh DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga DPR. Semakin detil isi dari Tatib DPR akan semakin lebih baik. Namun, dalam kenyataannya masih ada beberapa ketentuan di dalam Tatib DPR yang justru menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi, maka perlu dikaji materi muatan yang …
: Buku ini memberikan catatan-catatan penting menyangkut informasi pengetahuan,isu,gagasan yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam pengembangan investasi dan ekspor kini dan ke depan. Dalam membedah potensi dan perkembangan investasi dan perdagangan diungkapkan juga bagaimana perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital memberikan pengaruh terhadap Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMK…
Buku ini menyajikan empat tulisan tentang pemilu serentak, pertama, mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; kedua, kesiapan kelembagaan pengawas pemilu, ketiga, relasi kerja KPU daerah dengan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilu serentak; dan keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.
Untuk menjaga dan mencegah perusakan hutan, pemerintah telah memberlakukan UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Implementasi dari UU tersebut secara konsisten membutuhkan penanggulangan pembalakan liar secara terpadu melalui peran pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemda sebagai otoritas wilayah tempat hutan berada, memiliki kewenangan tertentu…
Buku ini merupakan pemikiran dari beberapa peneliti hukum dan ekonomi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI mengenai berbagai persoalan terkait keuangan negara, aset negara dan kekayan negara yang dipisahkan. Pemikiran tersebut dituangkan dalam tulisan yang berjudul: Konsepsi Hukum atas Uang yang Dimiliki oleh Badan Hukum, Problematika Hukum Penerapan Unsur K…
Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan komponen penting dari sektor publik. Manajemen publik yang efektif membantu memastikan bahwa organisasi publik dikelola dengan baik, sementara kebijakan publik yang baik membantu memastikan bahwa organisasi publik tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembuat kebijakan, manajer publik, dan warga negara bersama-sama harus memahami…
Buku Isi dan Kebijakan Strategis APBN menyajikan rangkaian pemikiran, analisis, dan kebijakan strategis Badan Anggaran DPR RI dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode 2019–2024. Buku ini merekam dinamika perekonomian nasional yang menghadapi berbagai tantangan luar biasa, mulai dari pandemi Covid-19, kebijakan fiskal darurat, hingga pemulihan ekonomi pasc…
Buku ini membahas pelaksanaan kebijakan dalam rangka perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Sasaran utama adalah para pelaksana kebijakan pada tingkat organisasi paling rendah, yaitu guru,dosen,pamong belajar atau tutor. Model pembaruan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua model, yaitu top-down model dan bottom-up model.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan Mahkamah Agung, secara limitatif mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu; menguji undang undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memut…
Apakah politik hukum itu? Sebagai sebuah studi, apa dan bagaimanakah wilayah kajian politik hukum tersebut? Paradigma apakah yang bekerja di balik studi politik hukum? Apa pula manfaat atau arti penting mempelajari politik hukum? Lalu, dihubungkan dengan pemilu, bagaimanakah politik hukum pemilu itu, khususnya di Indonesia? Buku ini menyajikan tidak belaka konsep-konsep dasar politik hukum, …
Buku ini menggambarkan sepak terjang diplomasi DPR yang dikomandoi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dalam menjaga dan meningkatkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen. Buku ini juga dapat dimaknai sebagai peta (mapping) perjuangan diplomasi DPR terkait konflik Palestina-Israel yang disusun secara komprehensif.
Buku ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Terinspirasi dari kutipan John Maxwell, "Everything rises and falls on leadership," buku ini mengajak pembaca untuk tidak menggunakan pendekatan lama untuk menyelesaikan masalah baru—sejalan dengan filosofi “Don’t use an old map to find a new land.” Penulis menyajikan solusi alternatif y…