Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa

Buku "7 Tahun Implementasi Dana Desa" adalah sebuah laporan evaluasi komprehensif yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI). Buku ini mengkaji dampak, tantangan, serta efektivitas pengelolaan Dana Desa sejak pertama kali diluncurkan. Secara garis besar, buku ini menyoroti beberapa poin kunci berikut…

Sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah: studi terh…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah baik secara vertikal maupun horisontal mengenai beberapa aspek penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pengaturan daerah, pengaturan mengenai pajak dan retribusi, pengaturan mengenai pengelolaan barang daerah, pengaturan mengenai perjanjian internasional, pengaturan mengenai status…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku II

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak

Buku ini membahas tentang perkembangan teori tanggung jawab produk menuju pembentukan tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pengalihan risiko gugatan konsumen melalui mekanisme asuransi tanggung jawab produk, pemikiran tentang penerapan prinsip tanggung jawab mutlak masa depan di Indonesia.

Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…

Politik hukum pengelolaan migas pasca putusan mahkamah konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021247280

Deskripsi Fisik

xii,204 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Urgensi Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan : Prosiding Semina…

Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…

Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberanta…

Seminar nasional ini sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan sosialisasi terhadap perubahan UU KPK. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sustematis serta lingkupnya y…

Diskursus hukum untuk kesejahteraan rakyat: Sumbangan pemikiran Alumni Progra…

Buku ini merupakan hasil diskursus para alumni Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhadap hukum positif yang ada pada saat ini. Suatu diskursus yang bertujuan menangkap pola hubungan yang cocok dalam berbagai bidang pembangunan guna menunjukkan komitmen para ahli hukum lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berorientasi kepada te…

Politik hukum: pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam

Buku ini terdiri dari beberapa tulisan yang dihimpun dalam 1 buku terdiri dari: 1) Politik Hukum Pembaruan Agraria Berdasarkan TAP MPR No.IX/MPR/2001 dan UUPA;2) Politik hukum Pembaruan Agraria terkait pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian;3) Implementasi Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Bidang Pertambangan; dan 4) Politik Hukum Pidana Dalam Pengelo…

Eksistensi hak ulayat dalam sistem hukum nasional

Bagian pertama buku ini mengupas perdebatan akademis dan konseptual yang mewarnai pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian kedua menganalisis permasalahan aspek yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepemilikan hutan adat sebagai bagian hak ulayat dari masyarakat hukum, bagian ketiga mengupas mengenai perubahan UUD 1945 telah secara konkrit membuat perbatasan pen…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis Terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-