Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku II

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Pasar modal dan manajemen portofolio

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-781-685-0

Deskripsi Fisik

ix, 441 hal.;il. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332.041 5 SAM p

Peranan Budaya Aceh dalam Membangun Peradaban Melayu

Kekayaan budaya dan sejarah Aceh diakui oleh banyak pihak cukup berlimpah. Hal ini disebabkan Aceh pernah menjadi salah satu pusat kerajaan Islam besar di dunia pada abad pertengahan. Namun amat disayangkan hingga saat ini sebagian besar dari kekayaan tersebut belum digali dan dibukukan. Jika kenyataan ini dibiarkan berlanjut dikuatirkan suatu saat kekayaan budaya dan sejarah Aceh akan lenyap d…

Hukum Pemerintah Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah

Buku ini mencerminkan sisi lain dari masalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Formalnya tugas itu menjadi tanggung jawab pengawas pemilu paparan di dalam buku ini bermaksud menjadi sekelumit pencerahan untuk proses kontemplatif yang memperkaya pemikiran tentang pemilihan umum kepala daerah.

Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak

Buku ini membahas tentang perkembangan teori tanggung jawab produk menuju pembentukan tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pengalihan risiko gugatan konsumen melalui mekanisme asuransi tanggung jawab produk, pemikiran tentang penerapan prinsip tanggung jawab mutlak masa depan di Indonesia.

Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…

Politik hukum pengelolaan migas pasca putusan mahkamah konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021247280

Deskripsi Fisik

xii,204 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme pers: mengaca perkara Made Mangku Pas…

Konflik memang bisa saja terjadi dan tidak bisa dihindari. Ketika terjadi persengketaan akibat pemberitaan pers, bijak jika hal itu diselesaikan berdasarkan pola kekeluargaan,persaudaraan dan berangkat dari prinsip saling menagalah. Sajian buku ini sejatinya merupakan refleksi keterpaksaan. Ketika seorang putra Bali, Made Mangku Pastika, merasakan keterpaksaan. Tatkala sudah tak tahan lagi meng…

Urgensi Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan : Prosiding Semina…

Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…

Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberanta…

Seminar nasional ini sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan sosialisasi terhadap perubahan UU KPK. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sustematis serta lingkupnya y…

Diskursus hukum untuk kesejahteraan rakyat: Sumbangan pemikiran Alumni Progra…

Buku ini merupakan hasil diskursus para alumni Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhadap hukum positif yang ada pada saat ini. Suatu diskursus yang bertujuan menangkap pola hubungan yang cocok dalam berbagai bidang pembangunan guna menunjukkan komitmen para ahli hukum lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berorientasi kepada te…

Bacaan wajib menyusun perencanaan pengadaan barang

Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Buku ini membahas hal-hal prinsip dan praktis terkait proses penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai penyusunan rencana kebutuhan pengadaan,penetapan kebijakan-kebijakan umum dan kerangka ac…

Bacaan wajib mengatasi aneka masalah teknis pengadaan barang/jasa pemerintah

Buku ini merupakan penjabarang praktis dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan terkait. Berisi materi pembahasan yang kental terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemilihan penyedia. Informasi dan pembahasan terkini terkait jaminan pengadaan barang/jasa,pengadaan langsung, pernik k…

Catatan Delapan Windu Made Mangku Pastika : Menjawab Hak Jawab

Paparan buku ini merupakan hasil kontemplasi dari dua perjalanan. Perjalanan pertama adalah atas sengketa Pers antara Made Mangku Pastika (MMP), Gubernur Provinsi Bali, dengan Bali Post (BP). Sengketa itu terbawa ke ranah hukum dan berbingkai perkara perdata dalam upaya memperoleh dan menemukan keadilan. Berperkara, bersengketa atau berkasus, pada dasarnya adalah mengelola konflik, akibat perge…

Konseptualisasi dan perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Telaah tentang Dewan Perwakilan Rakyat dalam buku ini fokusnya berdasar sejarah dan perkembangannya. Dengan mempelajari sejarah dan perkembangan lembaga perwakilan, memberikan cakrawala lebih luas dan komprehensif kepada pembaca tentang lembaga perwakilan pada umumnya dan DPR pada khususnya. Hal tersebut secara praktis juga berarti menerapkan pendekatan historical interpretation (interpretasi s…

Dimensi Etika Dan Hukum Profesionalisme Pers

Sajian buku ini sejatinya merupakan sebuah refleksi keterpaksaan. Ketika seorang putra Bali, Made Mangku Pastika, merasakan keterpaksaan. Tatkala sudah tak tahan lagi menghadapi pemberitaan pers (dalam hal ini) Bali Post.Keinginan untuk menyelesaikan kekusutan berdasarkan prinsip kekeluargaan ternyata tidak berhasil. Pada Akhrnya jalur hukum perdata pun ditempuh. Terasa pahit, ketika Made Mangk…

Politik hukum: pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam

Buku ini terdiri dari beberapa tulisan yang dihimpun dalam 1 buku terdiri dari: 1) Politik Hukum Pembaruan Agraria Berdasarkan TAP MPR No.IX/MPR/2001 dan UUPA;2) Politik hukum Pembaruan Agraria terkait pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian;3) Implementasi Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Bidang Pertambangan; dan 4) Politik Hukum Pidana Dalam Pengelo…

Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Buku ini adalah elaborasi populer, tentang permasalahan yang berkisar pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasarnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Buku ini hadir karena kelangkaan referensi buku Hukum Lingkungan. Terutama yang didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2009. Buku ini dilengkapi dengan UU No. 32 Tahun 2009, Undan…

Hukum pemerintahan daerah: Pendulum otonomi daerah dari masa ke masa

Pada dasarnya otonomi daerah mengandung dua sisi yang memerlukan pencermatan lebih dalam. Karena disinalah dasar elaborasi terhadap permasalahan otonomi daerah. Pada satu sisi adalah tentang kebebasan mengatur pemerintahan sendiri. Pada sisi lain adalah kandungan tentanf pembatasan yang tentunya harus dilakukan dalam bingkai kesatuan dan persatuan. Buku ini menggambarkan penggerakan pendulum ya…