Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Reformulasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara berupaya mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan …

Sistem Peradilan Pidana Anak : peradilan untuk keadilan restoratif

Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam pr…

Tenaga kerja asing : analisis politik hukum

Buku berjudul Tenaga Kerja Asing : analisis aolitik hukum ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji politik hukum ketenagakerjaan asing, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengulas politik hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggung jawab negara dan pelaksanaannya; politik hukum pengendalian TKA yang dilakukan melalui persyarat…

Penanggulangan terorisme dalam perspektif hukum, sosial dan ekonomi

Penulisan buku lintas bidang berjudul “Penanggulangan Terorisme dalam Perpektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi” ini mengkaji penanggulangan terorisme dari berbagai perspektif hukum, diantaranya terkait dengan pendanaan terorisme. Pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil sebagaimana yang dihar…

Politik pengelolaan dana otonomi khusus dan istimewa

Buku ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh tim otonomi daerah di pusat penelitian politik (P2P) LIPI. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dalam implementasinya pengelolaan dana otsus belum optimal untuk memberi efek yang positif terhadap peningkata…

Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris: Menuju Tata Kelola Pemerintah…

buku ini menyajikan rangkuman dari berbagai temuan empiris hasil kajian pemilukada dua tahun sebelumnya (berdasarkan kajian tahun 2014) dengan titik tekan pada proses dan hasil. Jadi perumusan sebuah rekomendasi kebijakan untuk pembenahan pemilukada yang tepat bagi Indonesia didasarkan pada berbagai temuan empiris di lapangan dan tidak saja atas dasar kajian teoritik yang belum tentu dapat.

Jurnal Ilmiah Hukum : Negara Hukum : Membangun HUkum untuk Keadilan dan Kesej…

Edisi

Vol. 1, No. 1, November 2010

ISBN/ISSN

2086-295X

Deskripsi Fisik

vi, 196 hlm. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Korupsi dan KPK

Korupsi merupakan salah satu isu krusial yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia saat ini. Bagian pertama buku ini memuat 4 tulisan dari perspektif hukum mengenai KPK. Dalam perspektif hukum, analisis berupa politik hukum pemberantasan korupsi: arah kebijakan pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Jokjowi;KPK sebagai trigger mechanism dalam sistem peradilan pidana;Kewenangan penuntutan …

Jurnal ilmiah hukum: Negara Hukum

edisi ini berisi artikel-artikel di bidang hukum dari para peneliti DPR, antara lain "Land reform melalui penetapan luas tanah pertanian (kajian yuridis terhadap UU No. 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian) oleh Sulasi Rongiyati, "Tinjauan yuridis atas pemanfaatan ruang di bawah tanah", oleh: Harris Y.P. Sibuea, "Penguatan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengket…

Legalitas kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi

Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh tiga instansi yang berbeda-beda yaitu, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Terdapat perdebatan mengenai legalitas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, jaksa berpatokan pada dua peraturan hukum yang berbeda, yaitu Ketentuan Peralihan KUHAP dan Penje…

Jurnal ilmiah hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2012: Negara Hukum

Edisi

Vol. 3 No. 1 Juni 2012

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

152 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-