Transformasi digital telah menghadirkan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesbilitas pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan public menjadi suatu keniscayaan. Namun demikian, untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan public tersebut harus melewati berbagai tantangan terutama dalam hal regulasi kebijakan yang belum mengikuti perkembangan zaman. Buku ini berusaha men…
Sejumlah isu penting terkait diskursus kebijakan dan kelembagaan pengelolaan sampah yang secara normative bermuara pada UU No. 18 Tahun 2008 dan kearah mana politik legislative Prolegnas DPR RI 2020-2024 tentang sampah seharusnya menyasar. Isu pengelolaan sampah di Indonesia juga diulas dalam perspektif kebijakan hijau dalam dimensi yang lebih terukur dan bertalian erat dengan isu pembangunan r…
Buku ini berupaya untuk menyingkap akar masalah dari isu tenaga honorer yang berkepanjangan di Indonesia. Secara garis besar, setidaknya ada empat factor yang paling berkontribusi melahirkan masalah tenaga honorer di Indonesia. Pertama, ketentuan manajemen ASN (kekosongan hukum, tumpang tindih aturan, hingga aturan yang tidak ramah terhadap prinsip desentralisasi). Kedua, kemampuan keuangan pem…
Pembentukan mekanisme hubungan kerja antara jabatan fungsional Analis Kebijakan dan Analis Legislatif di Pusat Penelitian tidak dapat direalisasikan, sebab terdapat perubahan fokus dalam kegiatan aktualisasi yang dijalankan. Kegiatan aktualisasi yang semula difokuskan untuk membentuk mekanisme hubungan kerja antara jabatan fungsional Analis Kebijakan dan Analis Legislatif berubah menjadi peng…
Judul asli: the political economy of the Indonesian automotive industry