Politik hukum pembentukan undang-undang: Analisis terhadap beberapa undang-un…

Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi undang-undang yang dipermasalahkan oleh para penulis. Selain itu, buku ini juga menjelaskan implikasi dari putusan l…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku II

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Reformulasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara berupaya mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan …

Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air

Buku ini berupaya mengkaji berbagai aspek hukum pengelolaan sumber daya air. Pertama tentang pengaturan industri air minum dalam kemasan (AMDK). Kedua, tentang pengusahaan atas air pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Ketiga, tentang pro dan kontra pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta. Keempat, tentang hak konsumen pengguna air bersih dan upaya perlindungannya, serta…

Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…

Politik hukum pengelolaan migas pasca putusan mahkamah konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021247280

Deskripsi Fisik

xii,204 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Buku kompilasi: pangarusutamaan gender dalam parlemen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

139 hlm. ; ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.3 SAL b

Eksistensi hak ulayat dalam sistem hukum nasional

Bagian pertama buku ini mengupas perdebatan akademis dan konseptual yang mewarnai pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian kedua menganalisis permasalahan aspek yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepemilikan hutan adat sebagai bagian hak ulayat dari masyarakat hukum, bagian ketiga mengupas mengenai perubahan UUD 1945 telah secara konkrit membuat perbatasan pen…

Prioritas Pembangunan Indonesia 2015-2019: Keberlanjutan Pertumbuhan dan Perc…

Buku ini mengusung tiga sub-tema, yaitu: (a) sektor pendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; (b) pemerataan pembangunan: pengembangan sektor informal dan revitalisasi pasar tradisional; dan (c) pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, membutuhkan dukungan infrastruktur, hilirisasi industri mineral, serta ketersediaan dan akses te…

Jurnal ilmiah hukum: Negara Hukum

edisi ini berisi artikel-artikel di bidang hukum dari para peneliti DPR, antara lain "Land reform melalui penetapan luas tanah pertanian (kajian yuridis terhadap UU No. 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian) oleh Sulasi Rongiyati, "Tinjauan yuridis atas pemanfaatan ruang di bawah tanah", oleh: Harris Y.P. Sibuea, "Penguatan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengket…

Aspek hukum pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-unda…

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada mulanya adalah inisiatif perusahaan yang memiliki tujuan sosial sebagaimana tercermin dalam visi dan misi mereka. Setelah diberlakukannya Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur semua bisnis sumber daya alam. CSR menjadi kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan, yang menetapkan sanksi terhadap pelanggar. PT RAPP adalah salah …

Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Penilai pertanahan memiliki peran penting dalam menentukan ganti kerugian terhadap hak atas tanah, khususnya tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penilaian Penilai Pertanahan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti kerugian dalam musyawarah antara Pemerintah dengan pemegang hak atas tanah sebelum ganti kerugian ditetapkan. Sejak pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2012 tenta…

Eksistensi lembaga penilai tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Penilai Pertanahan memiliki peran dalam menentukan ganti kerugian terhadap hak atas tanah, khususnya tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penilaian Penilai Pertanahan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti kerugian dalam musyawarah antara Pemerintah dengan pemegang hak atas tanah sebelum ganti kerugian ditetapkan. Sejak pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Penga…

Perlindungan Hak Masyarakat Adat melalui Konservasi Restorasi Ekosistem

Tulisan ini mencoba menjawab persoalan mengenai pemberlakuan kebijakan restorasi ekosistem pada hutan alam dan pengaruh kebijakan tersebut bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat di sekitar hutan. Faktor internal dan eksternal menjadi pendorong berlakunya kebijakan restorasi ekosistem dan pelaksanaan restorasi ekosistem hutan alam yang belum mampu memberikan kontribusi dan perlindungan pada m…

Hak mengusai negara atas tanah (Suatu tinjauan terhadap konsep hak menguasai …

Hak dominasi negara di tanah diatur dalam UUD 1945 demi kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, hak penguasaan negara atas tanah telah melanggar prinsip dasar dan tujuan yang memiliki hubungan dengan lemahnya penegakan hukum. Penulis, oleh karena itu, mengatakan bahwa kebijakan reformasi agraria, seperti yang telah dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat lewat keputusan yang dihasilkan…

Jurnal ilmiah hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2012: Negara Hukum

Edisi

Vol. 3 No. 1 Juni 2012

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

152 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-