Isu dan kebijakan strategis APBN : Badan Anggaran DPR RI periode keanggotaan …

Buku Isi dan Kebijakan Strategis APBN menyajikan rangkaian pemikiran, analisis, dan kebijakan strategis Badan Anggaran DPR RI dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode 2019–2024. Buku ini merekam dinamika perekonomian nasional yang menghadapi berbagai tantangan luar biasa, mulai dari pandemi Covid-19, kebijakan fiskal darurat, hingga pemulihan ekonomi pasc…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Perubaha…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XIV, 267 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.05 PER

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Pe…

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 21/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (1996) merupakan regulasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan memuat ketentuan serta prosedur pengajuan permohonan investasi, baik un…

Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana

Secara garis besar paparan ide mengenai pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana dalam buku ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian kajian. Diantaranya berkaitan dengan substansi hukum pidana. Dimulai dengan mengidentifikasi bergesernya paradigma dalam ilmu hukum pidana. Sejalan dengan munculnya berbagai periwtiwa pada tataran global hingga isu terorisme.

Perdagangan dan peredaran gelap narkotika sebuah tinjauan kriminologis jilid 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-372-223-0

Deskripsi Fisik

xiii, 511 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.177 PER

Peralihan wewenang mengadili sengketa sewa-menyewa perumahan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 125 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.0434 MEL p

Politik hukum perlindungan saksi & korban

Buku ini membahas secara mendalam arah politik hukum perlindungan saksi dan korban. Berbagai persoalan yang masih memerlukan pembenahan seputar perlindungan saksi dan korban. Persoalan regulasi hukumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan hukum, kadangkala menimbulkan ketidaksepahaman dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan perlindunga…

Hukum perdata dalam perspektif BW

Buku ini terdiri dari tujuh bab. Pembahasan bab perbab disesuaikan dengan perkembangan perundang-undngan. Berlakunya hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralistik. Pengaruh peraturan perundang-undangan dan putusan Badan Peradilan yang membawa perubahan dan perkembangan terhadap KUH perdata adalah sedikit banyak yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini.

Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM

Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.

Ekonomi kelembagaan: studi kasus sektor transportasi dan sektor ekonomi lainnya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786230026461

Deskripsi Fisik

viii, 324 hal. :ill. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

380.5 JAY e

Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan

Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan Buku Administrasi Negara berjudul Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan merupakan karya Rira Nuradhawati, Danny Permana & Yovinus. Buku ini menguraikan secara mendalam terkait implementasi kebijakan, peran pemerintah dalam melaksanakan serangkaian tugas dan fungsi, serta kinerja pemerintah khususnya pada b…

Omnibus Law

Buku “Omnibus Law: Solusi Reformasi Regulasi” membahas konsep, tujuan, dan implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menjelaskan bagaimana pendekatan omnibus law digunakan untuk menyederhanakan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat efektivitas birokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Buku ini mengulas dasar teori omnibus law, pen…

Hakim : antara pengaturan dan implementasinya

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

2 eks.

Menyingkap kejahatan krah putih

Edisi

-

ISBN/ISSN

979=416-251-5

Deskripsi Fisik

190 h.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364 MEL m

Adopsi (pengangkatan anak) dalam jurisprudensi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8903-65-X

Deskripsi Fisik

233 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

362.734 Mel a

Kebulatan Tekad Rapat Raksasa Ikada : Peristiwa 19 September 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 75 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 KEB

Himpunan Peraturan Tata Hukum Indonesia Sebelum dan Sesudah Proklamasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

170 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.08 MAN h

Buku membangun kualitas bangsa

2 eks