Buku ini menggagas pembentukan Perda APBD yang partisipatif melalui pemberian hak inisiatif DPRD dalam pengajuan Raperda APBD. Selama ini mekanisme pembentukan Perda APBD, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum mencerminkan partisipasi publik, baik secara normatif maupun praktis. Pembentukan Perda APBD akan memiliki legitimasi demokrasi yang kuat jika melibatkan masyarakat dala…