Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara

KUHP suatu negara menggambarkan karakter, budaya bahkan peradaban suatu bangsa. Hermann seperti yang dikatakan Mannheim, “Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation”. Artinya KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Jadi, KUHP adalah inti hukum pidana suatu bangsa. Meskipun pada umumnya KUHP di semua negara terlihat universal dan net…

Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional

Buku ini mengupas secara lengkap berbagai hal yang berkaitan dengan korupsi. Membahas dari mulai pengertian korupsi, kemudian dipaparkan secara lengkap mengenai sejarah panjang perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia.

KUHP Malaysia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-178-6

Deskripsi Fisik

288 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

KUHP Republik Korea

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-148-4

Deskripsi Fisik

175 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

KUHP Jepang sebagai perbandingan

undang-undang Dasar Negara Jepang

KUHP Prancis: sebagai perbandingan

KUHP negara asing

Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-064-6

Deskripsi Fisik

xvi, 328 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

KUHP Filipina sebagai perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-152-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.007 HAM k - 349.598.9 HAM k

Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)

Memuat delik-delik di dalam perundang-undangan pidana tersendiri. Dalam setiap deliknya, terdapat uraian mengenai penafsiran dan rumusan deliknya. Hal ini yang membedakan buku ini dengan buku perundang-undangan pada umumnya yang biasanya hanya bersifat himpunan undang-undang saja. Delik-delik yang dibahas dalam buku ini antara lain delik senjata api dan bahan peledak, delik ekonomi, delik …

KUHP & KUHAP

Terbitan KUHP bersama KUHAP dimaksudkan agar para penegak hukum dengan mudah dan praktis membawa dan memakainya, begitu pula para mahasiswa dan kalangan hukum yang lain

Perbandingan Permberantasan Korupsi di berbagai negara

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

979-3421-88-6

Deskripsi Fisik

ix, 92 Hal; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Delik-delik terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

157hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Terminologi hukum pidana

Hukum pidana merupakan bidang hokum yang paling sulit dari bidang hukum yang paling sulit dari bidang hokum lainnya karena berasal dari sumber yang bermacam-macam. Buku ini memuat hokum pidana yang disusun sesuai dengan istilah yang tetap bertumpu pada bahasa Indonesia.

asas-asas hukum pidana

Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum di suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat. Sering dikatakan bahwa pidana merupakan ultimatum referendum atau obat terakhir. Tetapi tidak demikian halnya p…

Mengenal peradilan tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-18-7

Deskripsi Fisik

viii, 236 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0664 LOP m

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang merupakan karya "agung" bangsa Indonesia, sudah berumur 26 tahun. Dalam 26 tahun perjalanan KUHAP, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak perubahan sehingga KUHAP perlu menyesuaikan diri. Maka disusunlah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain untuk mengantisipasi…

Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional

Terdiri dari 6 bab yang membahas tentang hukum pidana di luar KUHP'; pengertian korupsi;selayang pandang sejarah perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia;subjek dan pertanggungjawaban pidana dalam delik-delik korupsi;perbandingan UU no.3 tahun 1971 dengan UU no.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU no.20 tahun 2001;rumusan delik dalam UU PTPK; konvensi internasional mengenai pe…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Seiring dengan perkembangan teknologi canggih, korupsi juga berkembang menjadi suatu bentuk kejahatan tanpa batas (borderless). Sehingga PBB mengeluarkan Konvensi Anti Korupsi (Convention Against Corruption), yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption. Terkait dengan ratifikasi ini Indonesia wajib melakukan penyesuai…

Kitab undang-undang hukum perdata

Edisi

cet. ke-5

ISBN/ISSN

979-518-069-X

Deskripsi Fisik

xvi, 488 p. 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kamus Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-035-6

Deskripsi Fisik

640 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-