Buku ini membahasa tentang perkembangan permasalahan, kebijakan dan strategi PAD tetapi juga bagaimana kapasitas daerah dikaitkan dengan capaian pembangunan regional. Selain itu juga, mengungkapkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2016, dimana Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Kota Bandung dan Kota Tangerang dijadikan sebagai lokus dan fokus pembahasan. Hasil penelitian…
Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari diskursus konseptual kontribusi sektor logistik terhadap makroekonomi, perkembangan kebijakan logistik nasional, jaringan sistim logistik nasional, dan harmonisasi kebijakan logistik. Buku ini juga membahas pembangunan dan permasalahan infrastruktur transportasi logistik serta menguraikan dan menganalisis tantangan dalam peningkatan…
Buku yang berjudul “Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia” ini salah satunya ditunjukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan yang mendukung perekonomian Indonesia. Di samping itu, buku ini juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkembangan sektor perekonomian masa kini dan…
Buku dengan judul desentralisasi fiskal dan persaingan usaha: kebijakan pendukung perekonomian daerah, memiliki tujuan perumusan kebijakan optimalisasi instrument kebijakan sektor keuangan dan persaingan usaha dalam percepatan perkembangan dan pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional. Buku terdiri atas tiga sub-tema dengan sekuensi dan konektivit…
Buku ini menguraikan tentang pola belanja daerah yang relatif masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi ini juga terjadi pada dua daerah di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai daerah berkapasitas fiskla oleh pemerintah pusat pada tahun 2012, yaitu pemerintah kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten banjar. Walaupun kedua daerah telah berupaya untuk mengalihkan porsi belanja pegawai ke…
Jurnal ini berisi 8 artikel yang , dalam edisi kali membahas persoalan kebijakan outsourcing dalam bidang ketenagakerjaan,privatisasi BUMN,kebijakan perikanan, perubahan UU no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman,kebijakan makro ekonomi terhadap sektor pertanian,UMKM, dan manajemen lembaga zakat.
Gas alam akan memainkan peran penting dalam energi nasional terutama disebabkan oleh kelangkaan cadangan minyak bumi. Pemerintah harus merumuskan kebijakan di kedua sisi yaitu hulu dan hilir yang mendukung paradigma pemanfaatan gas alam untuk keperluan rumah tangga. Di sisi hulu, rantai panjang birokrasi harus dipotong dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Sementara itu,…