Pendekatan manajemen keparlemenan pada dasarnya bukan ditujukan untuk menjawab isu-isu kritis secara instan tetapi sebuah proses. Karena perubahan terbaik adalah perubahan terencana dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja dan mempertahankannya. Sebagai sebuah proses tentu membutuhkan tahapan-tahapn yang dikaitkan dengan kerangka waktu yang jelas.
Jurnal ini berisi 8 artikel yang , dalam edisi kali membahas persoalan kebijakan outsourcing dalam bidang ketenagakerjaan,privatisasi BUMN,kebijakan perikanan, perubahan UU no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman,kebijakan makro ekonomi terhadap sektor pertanian,UMKM, dan manajemen lembaga zakat.
Diperlukan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan hutan