Portal Anggota DPR adalah sebuah sistem yang diibaratkan sebagai pintu gerbang masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh Anggota Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. aplikasi portal ini mengunakan fitur single sign on yaitu fasilitas otentifikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi sistem informasi yang akan digunaka…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Laporan ini merupakan hasil study visit Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke beberapa stakeholders di Inggris, antara lain : Government Outcomes Lab (GO Lab), Blavatnik, School of Government, University of Oxford; Parliament of the United Kingdom; dan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Laporan ini bertujuan untuk memberikan penge…
buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…
IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji dan mengacu pada Laporan BPK RI pada dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kan/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2015 dan dampak perubahan postur Dana perimbangan terhadap …
Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …