Buku ini memuat mengenai peraturan perpajakan Indonesia pada tahun 1999. Isinya merupakan kumpulan peraturan pajak tentang ketentuan umum perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn. BM.). Adapun peraturan perpajakan yang dimaksud merupakan himpunan dari peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputus…
Buku ini memuat paket lima undang-undang perpajakan, yang mana berisi; Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesain Sengketa Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …
DPR Ri bersama dengan Pemerintah membahas rancangan undang undang tentang pengusaha kecil untuk disahkan menjadi undang-undang. maka melalui tahap demi tahap dibahas baik dalam sidang sidang khusus dan sampai akhirnya melalui sidang paripurna dapat disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi undang. undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan disahkan pada tanggal 26 desember 1995
Buku ini merupakan penerbitan yang berkelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Himpunan peraturan pemerintah daerah Tahun 1988-1991, 1992, 1993, dan 1994 yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. buku ini memuat peraturan-peraturan menteri dalam negeri yang ditetapkan / dikeluarkan sepanjang tahun 1995, dan terdiri dari peraturan, keputusan, dan instruksi menteri dalam negeri. penulis meng…
sehubungan dengan amat sangat pentingnya undang undang bank indonesia, maka penerbit menyediakan dalam bentuk buku dan sekaligus turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan. semoga buku ini akan dapat memberikan sumbagan yang penting mengnai pengetahuan dan permasalahan di bidang perbankan di indonesia yang terlebih banyak kepada semua pihak yang terkait secara …
untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sangat mendasar kepada prinsip musyawarah dari kedua belah pihak yang berselisih. hal ini tentunya disepakati bahwa penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat di peroleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. sehubungan amat sangat pentingnya hal tersebut. undang undang peny…
buku seri perpajakan ini merupakan terbitan yang berkesinambungan dari 5 buku sebelumnya yaitu himpunan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai tahun 1983 - 1987, 1987 - 1988, 1988 - 1990, 1990 dan 1991 yang telah diterbitkan sebelumnya. dalam himpunan tahun 1992 ini kamu susun secara sistematis dan begitu pula peraturan yang dimuat tahun yang lalu tidak lagi ada dialam himpunan…
buku seri perpajakan ini merupakan kumpulan peraturan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan serta surat-surat ketetapan pajak dari bulan januari - maret 1992. Bhwa peraturan yang dimaksud juga merupakan pelaksanaan dari peraturan perpajakan tahun 1991.
perlu kiranya kami sampaikan disini bahwa buku Himpunan Peraturan ini isinya memuat ketentuan perpajakan dari bulan januari hingga desember 1988, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang undangann. maksud dan tujuan penerbit dengan menerbitkan buku ini yaitu untuk membantu para wajib pajak pada khususnya serta para pelaksana pemotong atau pemungut pajak penghasilan.
Buku ini merupakan peraturan menteri dalam hal penetapan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat. Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas kementerian negara/lembaga/atau lintas wilayah. Kemudian Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan ole…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan undang-undang dimaksud, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. S…