Buku ini berisi perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (baru) yang perlu disosialisasikan secara luas baik oleh pemerintah, maupun pemerintah daerah (gubernur, bupati dan walikota) dan segenap jajarannya (perangkat daerah) sehingga dalam implementasinya tidak menimbulkan berbagai konflik, baik antara pemerintah dan daerah maupun antar daerah sendiri dan bahkan konflik di tengah-ten…
2 eks
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yang dimaksudkan dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus …
Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang 22 tahun 1999 dan diterapkannya pronsip-prinsip otonomi daerah, maka muncul beberapa permasalahan yang harus segera diatasi, maka buku ini membaha tentang sosialisasi otonomi daerah seperti kesiapan daerah,proporsi perimbangan keuangan pusat-daerah, penataan organisasi perangkat daerah,penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungj…