Buku Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Impor Tahun 1999 ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan tata cara dalam hal Kepabeanan berdasarkan surat-surat keputusan.
Buku ini berisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Peradilan yang dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 1985-1995.
"Buku ini berbicara tentang masyarakat manusia yang pertama-tama akan datang. Sekalipun suatu masyarakat diberikan konstitusi yang sempurna, tidak banyak manfaatnya jika orang-orang yang membentuk masyarakat tersebut berkualitas buruk. Partai politik mengabaikan pertanyaan manusia yang paling dalam; ini berlaku baik untuk Liberal dan Konservatif, untuk Sosialis, Komunis, Fasis dan Nasional-Sos…
Buku ini merupakan publikasi Komisi Balai Pustaka series no. 286. Buku ini membahas mengenai desentralisasi di Hindia Belanda. Di masa depan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 akan semakin banyak seruan yang dilakukan terhadap politik penduduk Hindia Belanda, khususnya penduduk pribumi. Sudah di tahun berikutnya di kota-kota, pemungutan suara tidak hanya terbuka untuk or…
Bacaan ini merupakan majalah populer yang berdasarkan ilmu pengetahuan tentang bahasa dan budaya.
Sandipala merupakan Karya yang memau essay-essay kritik terhadap pemerintahan dan atau kebijakan yang juga berisi semangat progresif tentang pembangunan nasional yang diterbitkan sebulan sekali oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BAKIN). Karya edisi 12 ini memuat topik diantaranya Demokrasi Pancasila dan Sistem Oposisi, Tata Ekonomi Internasional Baru, Hak Asasi Manusia dan Kasetara…
Buku ini membahas Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan,, Pengadaan, dan Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Buku ini erisi berbagai peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang kebijaksanaan manajemen dari PNS. Kebijaksanaan manajemen pegawai PNS berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan pengankatan serta pemberhentian ataupun pemindahan pegawai juga…
buku ini merupakan rangkuman dari rapat rapat DPR RIS tahun sidang 1950 pada sidang pertama. dimana dalam buku ini berisi mengenai rangkuman pertanyaan anggota yang ditunjukan kepada perdana menteri dan jawabannya, pertanyaan anggota kepada menteri luar negeri dan jawabannya, pertanyaan anggota kepada menteri dalam negeri dan jawabannya, dan pertanyaan anggota kepada mentri lainnya.
Penulis dengan buku ini menawarkan kepada pembaca ringkasan singkat dari peraturan Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk Pegawai Negeri Sipil) yang tertunda. Lebih tepatnya upah berbagai kategori staf pengajar dipertimbangkan. Di satu sisi terdapat pula kesempatan untuk menekankan sejumlah poin yang penulis harap dalam pembahasan masalah ini di Dewan Rakya…
Buku ini merupakan publikasi Komisi Balai Pustaka series no. 286. Buku ini membahas mengenai desentralisasi di Hindia Belanda. Di masa depan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 akan semakin banyak seruan yang dilakukan terhadap politik penduduk Hindia Belanda, khususnya penduduk pribumi. Sudah di tahun berikutnya di kota-kota, pemungutan suara tidak hanya terbuka untuk or…
Buku ini berisi memuat kebijakan dalam penanaman modal selama masa PELITA I dan PELITA II. Beberapa permasalahan yang sering muncul seperti belum cukup tersedianya bahan baku dan barang setengah jadi, sebagai hasil produksi orientasi kepada substitusi impor dan arah pemasaran ke dalam negeri telah menyebabkan kurang berkemampuannya potensi yang ada untuk bersaing. Dari permaslahan-permasalahan …
Buku ini mendaftar proyek-proyek pengembangan yang diajukan terkait pendanaan pemerintah yang memiliki hubungan dengan kebijakan pengembangan nasional.
Buku ini berisi tentang sejumlah aturan yang mengatur tata pelaksanaan pegawai negeri sipil, yang berisi diantaranya, P.P. Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi ANggota Partai Politik, P.P. Nomor 12 Tahun 1999, tentang Perubahan Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, Serta Keputusan Menteri Kementerian Dalam Negeri No. 6 Tahun 1999 tentang Pe…
dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.
Jarang dalam sejarah terdapat fenomena baru yang sama sekali baru. Mereka hampir selalu terkait dengan masa lalu, apakah mereka sedikit banyak dihasilkan secara langsung dari masa lalu atau pada dasarnya terkait dengan masa lalu? Mungkinkah organisasi baru Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berbeda? Jika hanya didasari oleh rasa takut akan kegagalan baru dan untuk dibebaskan dari beban masa lalu,…
buku ini membahas secara umum mengenai kepemimpinan dalam sebuah kelompok, peran individu dalam sautu kelompok organisasi, juga membahas secara luas mengenai peran pemuda di komunitas dari segi manajemen organisasi dan kepemimpinan yang bersifat demokratis.
Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang memuat undang-undang yang sudah ada peraturan pelaksanaannya maupun yang belum ada, dai tahun 1966 sampai dengan tahun 1995. Adapun daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dari tahun 1945 ssampai dengan tahun 1965 masih dalam proses penyusunan.
buku ini mendeskripsikan keberadaan badan legislasi secara apa adanya dengan menampilka ulasan mengenai kinerja dan evaluasi badan legislasi selama satu periode. kinerja badan legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas badan legislasi dalam menyusunan prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR serta kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …