Etika pariwara indonesia mengulas beberapa isu penting periklanan,khususnya dalam hal: swakrama,menempatkan etika dalam struktur nilai moral;membantu khalayak memperoleh informasi;kesetaraan jender;perlindungan terhadp hak dasar anak;menutup ruang gerak pornografi dalam periklanan.
Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …
SAK efektif per 1 Januari 2018 secara umum mengacu ke IFRS efektif per 1 Januari 2017. Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 ini mencakup amandemen, penyesuaian tahunan dan pengaturan akuntansi baru hasil konvergensi IFRS yang telah disahkan DSAK IAI sepanjang tahun 2016 dan 2017. Standar yang berlaku efektif awal tahun ini dan memiliki relevansi tinggi dengan Indonesia salah satunya adalah penga…
Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 bagian B memuat tentang pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 61- PSAK 70; interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) 8 - ISAK 32; Pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan (PPSAK) 1 - PPSAK 12
Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 bagian A terdiri dari kerangka konseptual pelaporan keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 1- PSAK 60
Entitas Mikro,Kecil dan Menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro,kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi sederhana, dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. SAK EM…
Kerangka pembangunan partisipatif meletakkan masyarakatnya dalam subyek pembangunan yang dikembangkan dengan strategi kebijakan melalui berbagai pendekatanyang salah satu pilarutamanya adalah "pemberdayaan masyarakat". Bertitik tolak pada pandamngan itu, maka penangan program-program pemberdayaan masyarakat seyogyanya harus diletakkan pada p[engembangan modal sosial, tidak hanya pada pengembang…
Dalam era yang konon penuh semangat perjuangan untuk rakyat banyak ini, masih terjadi wakil rakyat terlibat suap dan korupsi; birokrat yang sewenang-wenang dan lebih propemilik modal daripada prorakyat. Buku ini merupakan himpunan makalah berikut reportas
Buku ini terdiri dari beberapa bab. Pada bab I dipaparkan mengenai hal-hal yang mendasar dalam ilmu hukum, selanjutnya pada bab Ii dipaparkan gambaran sistem hukum tanah nasional, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistemik mengenai hukum tanah di Indonesia. Bab III memaparkan kajian mengenai pembaruan agraria sebagai suatu konsep pembangunan pertanahan nasional, termasuk didalamnya …
Pergeseran hukum pidana merupakan bentuk dinamis dari problema hukum pidana dalam kaitan persoalan asas legalitas,kebebasan berekspresi,hak asasi manusia,hingga korupsi.Dalam menghadapi perkembangan masyarakat dinamis,pergeseran hukum pidana dimaknai sebagai peran pembaruan hukum pidana yang memiliki arak ekstensif,sehingga tidak sekedar memahami hukum pidana sebagai ranah keilmuan yang terbatas.