Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3465-52-2

Deskripsi Fisik

xvii, 394 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.092 2 ASP

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan : Gagasan Manajemen Pengembangan Masy…

Kerangka pembangunan partisipatif meletakkan masyarakatnya dalam subyek pembangunan yang dikembangkan dengan strategi kebijakan melalui berbagai pendekatanyang salah satu pilarutamanya adalah "pemberdayaan masyarakat". Bertitik tolak pada pandamngan itu, maka penangan program-program pemberdayaan masyarakat seyogyanya harus diletakkan pada p[engembangan modal sosial, tidak hanya pada pengembang…

Soft Skills: Panduan bagi Bidan dan Perawat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

610.73 SOF

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 188 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.08 UND

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-107-1

Deskripsi Fisik

528 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.04 IND u

Negara minus nurani : esai-esai kritis kebijakan publik

Dalam era yang konon penuh semangat perjuangan untuk rakyat banyak ini, masih terjadi wakil rakyat terlibat suap dan korupsi; birokrat yang sewenang-wenang dan lebih propemilik modal daripada prorakyat. Buku ini merupakan himpunan makalah berikut reportas

Kedudukan Presiden dalam UUD 1945

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-412-142-8

Deskripsi Fisik

xx, 35 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.032 IND k

Prinsip-prinsip pembaruan agraria : perspektif hukum

Buku ini terdiri dari beberapa bab. Pada bab I dipaparkan mengenai hal-hal yang mendasar dalam ilmu hukum, selanjutnya pada bab Ii dipaparkan gambaran sistem hukum tanah nasional, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistemik mengenai hukum tanah di Indonesia. Bab III memaparkan kajian mengenai pembaruan agraria sebagai suatu konsep pembangunan pertanahan nasional, termasuk didalamnya …

Pergeseran hukum pidana

Pergeseran hukum pidana merupakan bentuk dinamis dari problema hukum pidana dalam kaitan persoalan asas legalitas,kebebasan berekspresi,hak asasi manusia,hingga korupsi.Dalam menghadapi perkembangan masyarakat dinamis,pergeseran hukum pidana dimaknai sebagai peran pembaruan hukum pidana yang memiliki arak ekstensif,sehingga tidak sekedar memahami hukum pidana sebagai ranah keilmuan yang terbatas.

Perusahaan Transnasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-461-002-x

Deskripsi Fisik

xviii, 324 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.88 PER

Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana

Dalam buku ini penulis menguraikan secara deskriptif ajaran sifat melawan hukum materiel ("materiele wederrechtelijkheid") tidak saja dari sisi fungsi negatif yang cukup dikenal selama ini, tetapi juga melalui pengakuan fungsi pofitif. Tujuannya adalah untuk dapat lebih menjangkau perbuatan yang tidak tersentuh melalui perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, padahal masyarakat me…

Hidup ditengah kemelut : situasi perempuan di 11 situs krisis sosial ekologis

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-51260-00

Deskripsi Fisik

xxvi. 357 hal. : iliustrasi. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.4 HID

Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai …

Buku berisi Susunan dalam datu naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009

Hukum internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-20-5

Deskripsi Fisik

x, 96 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 WIN h

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1992 - 1997

Buku ini disusun sebagai media komunikasi masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian mendalam terhadap kegiatan Dewan Periode 1992 - 1997. Bagi Anggota Dewan, buku ini merupakan alat bantu untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang legislatif, penetapan anggaran dan pengawasan. Bagi masyarakat, buku ini berguna untuk mengan…

Laporan kerja info singkat 2017

Kumpulan info singkat selama tahun 2017 yang sudah dihasilkan oleh peneliti di pusat penelitian Setjen dan BK DPR RI. Info singkat Pusat Penelitian menjadi salah satu jawawan untuk memenuhi kebutuhan DPR akan informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Tantangan info singkat adalah bagaimana hasil tulisan yang isinya merupakan informasi yang disajikan dapat segera sampai kepada Anggota DPR RI unt…

Money politics

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9222-12-5

Deskripsi Fisik

x,82 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

324 ISM m

Penetapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkunga…

Buku ini merupakan kumpulan SOP AP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1603/SEKJEN/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Seklretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik I…

Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak

Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan humanisme pelaku disatu sisi, dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai perwujudan untuk mencari serta kembali kepada pola hubungan baik. Proses ini dilakukan melalui deskresi (kebijakan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses non formal melalui musyawarah. Kejahatan a…

Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Investasi Di Daerah

Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…