/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":author" => "'+\"Jimly Asshiddiqie\"'" ]
Konstitusi keadilan sosial tidak boleh dijadikan pajangan atau sekadar rujukan dalam pidato-pidato politik atau rumusan teks hukum yang tidak mewujud dalam kenyataan. Konstitusi keadilan sosial hendaklah dijadikan rujukan yang nyata dalam teori dan praktik. Maka, sejak masa reformasi, bangsa Indonesia telah membentuk mahkamah dan membangun mekanisme pengujian konstitusional atas pelbagai kebija…
Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., ketua Mahkamah Konstitusi RI yang juga guru besar fakultas hukum UI, membahas sejarah mula konstitusi dan sejarah konstitusi Indonesia, membicarakan demokrasi dan nomokrasi, mengetengahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan bagaimana penerapan-penerapan ideal sebuah konstitusi.
Buku Haluan Konstitusi Bernegara karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengkaji secara komprehensif perkembangan pemikiran ketatanegaraan Indonesia dalam menghadapi dinamika kontemporer negara hukum, demokrasi, dan etika bernegara. Buku ini menelusuri pergeseran paradigma dari hukum konstitusi menuju etika konstitusi, termasuk hubungan antara kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial dalam keran…
Buku ini adalah merupakan sebentuk ikhtiar kelembagaan disertai dengan niatan politik tentang sebuah lembaga perwakilan yang lebih baik. Pandangan masyarakat tentang lembaga perwakilan baik DPR maupun DPRD yang masih diwarnai sinisme akibat serangkaian kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota DPR atau DPRD.
Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat, Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapin…
Buku ini mengulas secara mendalam pemikiran Hans Kelsen, seorang tokoh hukum terkemuka abad ke-20 yang dikenal lewat Pure Theory of Law atau Teori Hukum Murni. Buku ini membahas konsep dasar hukum sebagai sistem norma normatif yang logis dan terstruktur, berbeda dari penjelasan hukum yang dipengaruhi moral, politik, atau sosiologi. Tema utama mencakup: Hakikat hukum dan bagaimana hukum harus…
Buku ini menguraikan secara komprehensif perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pada era reformasi, dimana terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diamandemennya konstitusi negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara. Salah satu perubahan yang cukup signifikan a…
Buku ini memperkenalkan pemikiran baru perihal konstitusi sosial sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam perikehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (sipil society) atau masyarakat madani. Konstitusi sosial merupakan konstitusi masyarakat madani yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial.
Buku ini hadir untuk membumikan teori heararki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebagai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasrkan Pancasila dan UUD 1945. Buku ini juga menawarkan temuan-temuan baru, yaitu hierarki fungsional atau hierarki substansial. Perkemba…
Buku ini hadir untuk membumikan teori heararki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebagai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasrkan Pancasila dan UUD 1945. Buku ini juga memperkenalkan temuan-temuan baru, yaitu hierarki fungsional atau hierarki substansial. Perk…
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai kewenangan konstitusional menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dasar pertimbangan hukum MK dalam pengambilan putusan tidak hanya mendasarkan kepada UUD 1945 dan keyakinan hakim, tetapi Panca…
Buku Dinamika Pemikiran Pakar Hukum Indonesia: Etika dan Teori Hukum ini menyajikan pandangan para pakar hukum Indonesia secara sistematis dan komprehensif. Dalam buku ini, para penulis membahas beragam isu penting yang berkaitan dengan hukum dan etika di Indonesia. Buah pikir tersebut di antaranya tulisan Jimly Asshiddiqie yang menggarisbawahi pentingnya adab berbangsa dan bernegara serta meng…
Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.
Buku ini tidak hanya mengupas konsep, hakikat oligarki, dan totalitarianisme klasik tetapi juga menyuguhkan insight tentang totalitarianisme baru dan variannya. mengigatkan tentang bahaya oligarki dan totalitarianisme itu sendiri. Selain untuk reminding, buku ini sekaligus memberi warning dan langkah-langkah antisipatif agar terhindar dari bahaya dan risiko totalitarianisme baru. su oligarki di…
Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Buku ini mengemukakan serangkaian dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Persepsi masyarakat awam mengenai omnibus law masih beraneka ragam. Penjelasan dari para sarjana hukum juga cenderung sepotong-potong. terlebih teknik pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law tergolong baru dan belum banyak diterapkan di negara-negara lain. praktik omnibus law dinilai menurunkan kualitas demokrasi partisipatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi substantif.
Pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan system ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat terjadi perubahan secara mendasar termasuk bagaimana pola relasi diantara Lembaga-lembaga negara yang mempunyai paradigma demokratis dan berkeadilan. Reformasi konstitusi dipandang sebagai sebuah kebutuhan dan agenda yang ahrus dilakuka…
Buku ini membicarakan berbagai aspek dan masalah ekonomi Indonesia. Misalnya, apakah benar isi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan era globalisasi sekarang ini? Buku ini juga mengupas tuntas sejara