/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":author" => "'+\"M. Iwan Satriawan\"'" ]
Buku kecil ini merupakan referensi awal mengenai penanganan pelanggaran pemilu dan pembentukan peradilan pemilu di Indonesia. Hal ini terkait dari pemilu ke pemilu pelanggaran yang berkenaan dengan aspek pidana, administrasi hingga hasil pemilu tidak semakin berkurang bahkan bertambah. Di satu sisi kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu semakin dipertanyakan ditengah kebutuhan sem…
“Reformasi 1998 tidak hanya melakukan perubahan pergantian presiden dan pemerintahan an sich, namun juga perubahan pada kesempatan dan pengakuan perempuan dalam bidang politik dan hukum di Indonesia. Jika di era orde baru sangat sulit menemukan kepala daerah perempuan, maka semenjak pilkada serentak dari tahun 2015-2018 setidaknya sudah ada 39 kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan …
Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian pokok dan sendi pokok negara. Buku ini menyajikan tentang teori-teori bernegara baik unsur-unsur terbentuknya suatu negara , pemikiran kenegaraan, teori asal mula berdirinya suatu negara, teori kedaulatan negara, hakikat negara, teori legitimasi negara, negara dan bangsa, tujuann dan fungsi negara, bentuk-bentuk negara, pemerintahan dan sistem…
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang kredibel dan transparan adalah terpenuhinya hak konstitusional publik. Kemudahan dalam mengakses informasi untuk mengawasi sesuai dengan ketentuan konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dinegosiasi. Tidak sedikit problematika buram perihal informasi menggelinding dan menyimpang dari rel hakiki yang seringkali…