Sudah lebih dari setengah abad yang lalu sejak 1960 para pembuat kebijakan telah berusaha merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif. Tidak kurang dari tujuh produk undang-undang yang telah dibuat sebagai hasil kebijakan legislasi, baik yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil maupun pembentukan lembaga yang diberi wewenang, …
Buku ini merupakan disertasi penulis tahun 2012 yang semula berjudul Kebijakan Legislasi tentang Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Kajian didalamnya mengenai pemberantasan korupsi dari sisi kebijakan legislasi melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas-asas dan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undang…