Ilmu Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca-reformasi

Buku ini memotret secara cukup lengkap dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu pasca-reformasi. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi langsung seperti Indonesia, pemilu merupakan instrumen yang sangat fundamen. Kualitas demokrasi akan sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sehingga menjadi penting untuk mendesain sistem Pemilu yang berkualitas agar mampu meng-upgr…

Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan MK tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penulis ingin mengkaji beberapa diantaranya karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Buku ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari sejumlah literatur yang membahas tentang ketatanegaraan Indo…

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan…

Buku ini merupakan hasil penelitian yang pernah penulis lakukan sejak tahun 1997 sampai hari ini tentang permasalahan keistimewaan DIY. Secara sistematis, buku ini diawali dengan kajian tentang Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus dalam Konstitusi Indonesia. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konstitusional keberadaan daerah istimewa dalam NKRI sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UU…

Undang undang Dadar 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang

Buku ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah konstitusi dan gagasan amandemen ulang, di antaranya teori konstitusi dan konstitusionalisme, cita negara dalam UUD 1945, cita hukum Pancasila, Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945, sejarah konstitusi Indonesia, reformasi konstitusi, gagasan amandemen ulang kelembagaan MPR, dan relasi kekuasaan Presiden dan DPR serta calon perseorangan pres…

Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi

Maraknya lembaga-lembaga independent ataupun komisi negara dalam ketatanegara Indonesia patut mendapat perhatian dan kajian yang serius, karena tumapang tindih kewenangan bisa saja tejadi dan akhirnya sengketa antar lembaga/komisi pun tidak terhindarkan. Untuk itu agar ke depanya tidak menambah persoalan baru bagi bangsa ndonesia dan transisi menuju demokrasi dapat berjalan baik, maka perlu ad…

Hukum tata negara Indonesia

Buku ini terdiri dari 8 bab diantaranya membahas lingkup kajian HTN;sumber-sumber hukum tata negara;asas-asas hukum tata negara; sejarah ketatanegaraan Indonesia; lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945; lembaga-lembaga independen;demokrasi di Indonesia; sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Hukum Pemerintahan Daerah

Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomaba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang p…

Otonomi daerah: filosofi, sejarah perkembangan dan problematika

Fokus utama buku ini pada pembahasan pemerintahan daerah sejak orde baru yang memberlakukan UU No.5 tahun 1974 sampai kehadiran UU No.32 tahun 2004 yang menggantikan UU no. 22 tahun 1999. Euforia pelaksnaan otonomi daerah di awal reformasi telah memunculkan berbagai persoalan, dari tuntutan perubahan bentuk negara, ketegangan hubungan antara pusat dan daerah, keteragangan antara provinsi dengan…

Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ket…

Ilmu negara

Membahas tentang ilmu negara dan teori negara,unsur-unsur negara,asal-usul negara,tujuan dan fungsi negara,tipe-tipe negara,kedaulatan,demokrasi,kekuasaan,konstitusi,bentuk negara,sistem pemerintahan,baik yang disampaikan oleh filosof-filosof muslim maupun dari filosof-filosof non muslim.

Hukum Pemerintahan Desa

Setelah melalui perjuangan panjang akhirnya lahirlah UU No.6 Tahun 2004 tentang Desa. UU ini mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Diakui, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat hemogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta ha…

Problematika pembatalan peraturan daerah

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 1999 hingga saat ini, pemerintah daerah banyak menerbitkan perda dan produk hukum daerah lainnya tentang pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun sebagian dari perda atau produk hukum daerah lainnya secara substansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih t…