Universal Health Coverage (UHC): Perspektif kesehatan dan kesejahteraan

Cakupan semesta yang dicita-citakan dalam program JKN, program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan menargetkan akan dicapai pada bulan januari 2019 di seluruh Indonesia. UHC merupakan harapan dan target yang ingin diraih oleh negara dalam rangka menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Masalah UHC,bukan semata cakupan jumlah peserta program JKN, m…

Peningkatan Administrasi Layanan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Perle…

Upaya untuk peningkatan administrasi pelayanan penyimpanan dan pendistribusian barang perlengkapan khusus ATK dan ARTK agar gudang rapi dan bersih, tertib administrasi pencatatan keluar masuk barang, gudang yang rapi dan menghasilkan laporan barang yang akurat, tepat dan cepat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan pengadaan barang, perlu dilakukan penerapan budaya kerja 5R

Potensi dan masalah pulau perbatasan: kabupaten pulau morotai dan kabupaten p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799052704

Deskripsi Fisik

xi,179 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 POT

Legislasi DPR: tinjauan undang-undang dan rancangan undang-undang dalam persp…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799052759

Deskripsi Fisik

ix,192 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 LEG

Penyelenggaraan Keserentakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 : Urgens…

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu memang pada hakikatnya bertujuan untuk memilih dan menentukan pejabat publik dalam sebuah negara demokrasi. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mendefinisikan Pemilu adalah landasan pemerintahan yang de…

Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…

Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) : komponen Kesejahte…

kajian ini berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH serta hasil diskusi dengan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait bantuan sosial PKH. dalam kajian ini diungkap berbagai permasalahan pelaksanaan PKH, antara lain 1 pada tahun 2017 dan 2018, tidak seluruh penerima bantuan komponen kesejahteraan s…

Analisis laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas belanja daerah un…

hasil pemeriksaan tematik BPK terhadap kementerian dalam negeri berkaitan dengan adanya permasalahan yang harus diatasi agar tidak mempengaruhi efektivitas perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi, dan monitoring pengelolaan belanja daerah untuk meningkatan pembangunan manusia. sedangkan pada pemerintah daerah diarahkan pada pengelolaan belanja daerah untuk program/kegiatan pembangunan manusia …

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan : perspektif kesejah…

Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, penduduknya tersebar di daerah kepulauan. Kondisi Indonesia yang demikian menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan meliputi pangan, sandang, dan papan. Buku ini mengulas berbagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di …

Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Kesejahteraan

Masalah ketenagakerjaan terus menjadi topik aktual akhir-akhir ini, terlebih sejak runtuhnya Pemerintah Orde Baru dan berlakunya kebijakan Otonomi Daerah. Berbagai masalah ketenagakerjaan bermunculan dan tidak dapat semuanya diatasi, karena kewenangan masalah ketenagakerjaan kemudian dipegang oleh Pemrintah Daerah, dan tidak semua Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang tinggi terhadap masala…

Upaya peningkatan kerjasama Indonesia -USA di sektor pertambangan: studi di P…

Kesiapan Indonesia untuk menarik lebih banyak lagi investor asing ditunjukan dengan diterbitkannya UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Buku bertjuan untuk mengetahui bagaimana dua perusahaan Amerika Serikat di bidang pertambangan,PT Free Po…

Pembangunan Wilayah Pesisir: Konsep dan Implementasinya dalam Berbagai Sektor

Permasalahan di wilayah pesisir tidak hanya kemiskinan masyarakat, tetapi juga tingginya pencemaran (baik dari sumber domestik,komersial maupun industri), terbatasnya air bersih, tidak terkelolanya sampah, minimnya akses pendidikan, dan tidak terlindunginya kesehatan masyarakatnya dari resiko pekerjaan adalah permasalahan-permasalahan yang harus dicari cara untuk mengatasinya. Untuk mengatasi b…

Implementasi Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Sosial

Buku ini berisi mengenai pelaksanaan peraturan dalam bentuk undang-undang di bidang sosial oleh para penulis yang turut diperkaya dengan keterlibatan langsung para penulis dalam berbagai undang-undang yang dibahas di DPR RI. Tulisan ilmiah dirangkai untuk melihat apa yang menjadi fokus kebijakan sosial dalam upaya pemerintah melaksanakan pembangunan sosial melalui program-program di tingkat nas…

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasien di R…

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasien serta faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pemenuhan hak dan kewajiban pasien di ruang rawat inap. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) pada bulan Mei-Juni tahun 2004. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kuantitatif, cross sectional, pada 160 pasien rawat inap.…