Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

BKSAP : Badan Kerja Sama Antar Parlemen

buku "selayang pandang badan kerja sama antar parlemen ini dimasudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua khalayak mengenai prosedur, kegiatanm capaian-capaian, serta kedudukan strategis dari BKSAP DPR RI demi mengembangkan peran dan partisipasi yang lebih berkualitas, dalam kerangka pembinaan hubungan antar parlemen baik secara bilateral maupun multilateral

Laut : masa depan bangsa

Laut sebagai masa depan bangsa merupakan visi pemerintahan Jokowi-JK. Lahirnya kesadaran baru ini diimplementasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Menteri Susi Pudjiastuti, melalui program tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Pilar tersebut dipilih berdasarkan pemahaman utuh dan menyeluruh pada aspek makro, mikro, sumber daya, dan anggaran yang ada.

Laporan Kinerja DPR RI (16 Agustus 2015 - 15 Agustus 2016) : Ringkasan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

83 hlm. : il. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Buku ini merupakan himpunan peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). GNRM adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. GNRM difo…

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang : Perubahan Kedua…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan

Buku ini berisi tentang berbagai perjalanan sektor kelautan dan perikanan tersaji secara hangat. Ragam tantangan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh disaat sektor kelautan dan perikanan dibenahi dipaparkan. Diawali mengenai jejak sejarah maritim nusantara; kemudian masuk pada kebijakan Nawa Cita sebagai kebijakan baru yang mewarnai kesadaran dalam pembangunan kelautan dan perikanan nasional;…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 188 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.08 UND s

Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai …

Buku berisi Susunan dalam datu naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1992 - 1997

Buku ini disusun sebagai media komunikasi masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian mendalam terhadap kegiatan Dewan Periode 1992 - 1997. Bagi Anggota Dewan, buku ini merupakan alat bantu untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang legislatif, penetapan anggaran dan pengawasan. Bagi masyarakat, buku ini berguna untuk mengan…

Laporan kerja info singkat 2017

Kumpulan info singkat selama tahun 2017 yang sudah dihasilkan oleh peneliti di pusat penelitian Setjen dan BK DPR RI. Info singkat Pusat Penelitian menjadi salah satu jawawan untuk memenuhi kebutuhan DPR akan informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Tantangan info singkat adalah bagaimana hasil tulisan yang isinya merupakan informasi yang disajikan dapat segera sampai kepada Anggota DPR RI unt…

Penetapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkunga…

Buku ini merupakan kumpulan SOP AP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1603/SEKJEN/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Seklretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik I…

Suatu Catatan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 197…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987 - 1992

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1982 - 1987

Buku ini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPR Periode 1982 - 1987 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Anggota-Anggota DPR juga menjadi Anggota MPR yang melakukan perlbagai kegiatan sesuai dengan tugas san wewenag sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970 - 28 Oktober 1971)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1984. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280 (TR).

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 8-17 Januari 2015 di Quito,Ekuador. Dipimpin oleh Fadli Zon, wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam. Sidang ini membahas topik agenda yang dibagi dalam plenanry session,working group dan drafting committee. Indonesia memberi draf resolusi usulan yaitu: the middle east peace process;strengthening peace …

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 17 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 48 Tahun 1985 serta keppres Nomor 6 ,12, 36, 45, 46, 48, 58, 65, 66, 68, dan 78. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3281 - 3319 (TR).