Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Upacara Tradisional Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

392.1 IND

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tanggap Darurat Januari s.d. Agustus 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 - 25 - 2790 - 7

Deskripsi Fisik

xix, 173 p. ; ill. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.81 LAP

Cetak biru

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,258p. ; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

604.25 MAH c

Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara: Laporan Tahunan Mahkamah …

Buku laporan ini merupakan laporan tahunan kesembilan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi selama lembaga ini berdiri. Di dalam Pasal 13 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memang terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai penge…

Maklumat Dan Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan …

Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …

Prolegnas sebagai politik pembangunan hukum nasional: proceeding workshop dan…

Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.

Mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

87 hlm. ; ilus.: 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.23 MEK

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk pada Ban…

BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan, Kekuasaan dan Acar…

UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kotamadya Daera…

UU Nomor 4 Tahun 1993

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kotamadya Daera…

UU Nomor 6 Tahun 1993

Proses pembahasan tentang kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II buku 3

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 872 p ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

- 2006 - 2006 I - 2006 II

Prosiding Seminar Naskah Kuna Nusantara "Pangan dalam Naskah Kuna Nusantara" …

Seminar Naskah Kuna Nusantara dengan tema "Pangan dalam Naskah Nusantara" diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta pada tanggal 18-19 September 2013. Pangan dijadikan tema seminar karena merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Masalah pangan ternyata sudah menjadi perhatian masyarakat sejak masa lalu. Kearifan lokal tentang bagaimana mewujudk…

Perpres no.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Presiden No.137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Indonesian Investment and Trading Opportunity by Province, Regency, City Volu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tim Kerja Penyusun Buku Proses Pembahasan RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-