Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Proto…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Maret 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4991 merupakan Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi K…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Proto…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Maret 2009 dalam Lembaran Negara nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4990 merupakan Pengesahan Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perd…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan K…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015. Undang-Undang ini mengatur kebijakan penyelenggaraan peternakan dengan pendekatan sistem agrobisnis yang dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, kebijakan penyelenggaraan kesehatan hewan yang dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional de…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawab…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5026 merupakan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2007; Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007, Lapora…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 142 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5061. Undang-undang ini menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009 agar jemaah haji Indonesia tetap dapat melaksanakan ibadah haji, dan terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan haji, khususnya terkait dengan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 146 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065 merupakan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pos yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya; memberikan jaminan perlindungan dan k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas U…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073 merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena terdapat beberapa kelemahan pada Undang-Undang tersebut yaitu: mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tinda…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mencabut ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di siding pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077 merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Perubahan Kedua atas Undang-Undan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5078. Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, yang menyatakan bahwa pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik I…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kep…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 161 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agree…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2009 dalam Lembaran Negara nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5024. Undang-undang ini mengatur kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara melanggar hukum di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia oleh kapal perikanan asing dan membuka kesempatan bagi kapal Indonesia untuk …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 38 Tahun 1983. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 3245 - 3266 (TR).
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.02 IND t
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 3245 - 3266
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xix, 248 hal. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.02 IND t
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxxix, 828 hal. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.02 IND t
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 4465 - 4594
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 1 - 125
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xlvii, 1106 hal. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.02 IND t
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 1 - 166
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 80 Tahun 2005. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 4465 - 4594 (TR).
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- lxvii, 2692 hal. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.02 IND t
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 1 - 170
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 2004. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. (TR).
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- lxxiii, 2985 hal. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah